TRIBUNNEWS.COM - Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin dalam Kabinet Indonesia Maju periode 2019-2024 telah memasuki 100 hari kerja, Kamis (30/1/2020).

Hal itu terhitung sejak presiden  melantik para menteri pada 23 Oktober 2019.

Sejumlah catatan penting pun telah mewarnai perjalanan pemerintahan Jokowi dalam 100 hari kerja.

Sebagian kebijakan sarat akan gebrakan.

Namun, sebagian lainnya juga dipenuhi kontroversi.

Analis Politik Gun Gun Heryanto menyebutkan hasil 100 hari kerja pemerintahan ini baru dapat dijadikan sebagai indikasi untuk melihat tendensi arah pemerintahan.

Menurutnya, masih terlalu prematur untuk menyimpulkan apakah pemerintahan ini akan berhasil atau tidak.

Kendati demikian, Gun Gun menuturkan, dalam 100 hari kerja pemerintahan Jokowi, terdapat sejumlah hal yang patut dikritisi.

Dalam hal ini, Gun Gun pun menyoroti wilayah penegakan hukum.

"Banyak hal yang patut dikritisi, terutama menurut saya di wilayah penegakan hukum," kata Gun Gun dalam wawancaranya di 'Sapa Indonesia Pagi' yang diunggah kanal Youtube Kompas TV, Rabu (28/1/2020).

"(Kemudian) pernyataan misalnya yang kecenderungan kontroversial lain adalah soal HAM (Hak Asasi Manusia)," sambungnya.

Gun Gun pun mencontohkan pernyataan Jaksa Agung ST Burhanuddin soal peristiwa Semanggi I dan II yang disebutnya bukan merupakan pelanggaran HAM.

"Misalnya pernyataan Pak Jaksa Agung soal kasus Semanggi itu bukan pelanggaran HAM," ujar Gun Gun.

"Itu menurut saya juga harus dikasih catatan karena ini tentu bukan hanya memantik kontroversi tetapi juga perdebatan yang sangat panjang dan substantif di wilayah konteks kejadiannya saat itu," lanjutnya.

Gun Gun menambahkan, hal ini juga menjadi tanggung jawab semua pihak, terutama pemerintah untuk kemudian memberikan pernyataan berbasis data atau fakta.

Dikutip dari Kompas.com, peristiwa Semanggi I merupakan momen di mana mahasiswa menggelar demonstrasi terkait tuntutan reformasi.

Peristiwa tersebut terjadi pada 11-13 November 1998.

Dalam peristiwa itu, mahasiswa menggelar aksi penolakan terhadap Sidang Istimewa MPR/DPR mengenai pemerintahan transisi yang dipimpin BJ Habibie.

Pertumpahan darah pun terjadi dalam demonstrasi ini.

Sementara, Peristiwa Semanggi II terjadi pada 24 September 1999.

Saat itu mahasiswa menggelar aksi unjuk rasa untuk meminta pembatalan pengesahan Rancangan Undang-Undang Penanggulangan Keadaan Bahaya (RUU PKB) yang disahkan DPR dan pemerintah.

Terdapat beberapa poin dalam RUU PKB yang memunculkan kontroversi.

Satu di antaranya, jika disahkan, UU PKB akan menjadi pembenaran bagi TNI untuk melakukan operasi militer.

100 Hari Kerja Jokowi-Ma'ruf Dinilai Tidak Mengesankan

Sementara itu, Gun Gun menilai 100 hari kerja Jokowi dan Ma'ruf tidak terlalu mengesankan.

"Menurut subjektifitas saya, tidak terlalu mengesankan di 100 hari pertama, meskipun pemerintah bisa terus berakselerasi memperbaikinya," tutur Gun Gun.

"Waktu terus berpacu dengan harapan dan ekspektasi," sambungnya.

Menurut Gun Gun 100 hari kerja Jokowi-Ma'ruf dapat lebih mengesankan, seperti menghindari sejumlah kontroversi yang tidak perlu.

"Seharusnya beberapa hal bisa lebih mengesankan, misalnya menghindari kontroversi yang tidak perlu," kata Gun Gun.

"Misalnya terkait koordinasi lintas sektoral terutama public statement para menteri," sambungnya.

"Jadi kan di awal membangun harapan lebih kuat dan itu kalau dimulai dengan bubble isu, bubble politik, itu yang gelembung seperti banyak tapi ketika diambil tidak ada apa-apa, nah itu sebenarnya yang jadi persoalan," tambah Gun Gun.

Ia pun memberi contoh sejumlah kontroversi tersebut.

"Contoh kontroversi Menteri Agama, kontroversi IMB (Izin Mendirikan Bangunan) yang mau dihilangkan, amdal, kontroversi Menteri Hukum dan HAM, konflik-konflik kepentingan yang tampak di situ," ujar Gun Gun.

Gun Gun pun menggarisbawahi potensi konflik kepentingan dalam pemerintahan saat ini.

"Tidak boleh kemudian conflict of interest itu menjadi problem apalagi di awal pemerintahan," tegasnya.

Lebih lanjut, Gun Gun mengatakan, sepanjang pemerintahan, para menteri wajib fokus bekerja untuk kemudian memantik harapan yang lebih tinggi.

"Para menteri itu harus fokus pada kerja yang kemudian justrtu memantik harapan lebih tinggi bukan kemudian justru turun terutama di wilayah penegakan hukum," kata Gun Gun.

 (Tribunnews.com/Widyadewi Metta) (Kompas.com/Haryanti Puspa Sari)