Tribun
TribunJualbeli
Tribunnews.com
Tribun Network
About Us
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
No Thumbnail
Desktop Version

Lumajang Raih Penghargaan, Kementan Kampanyekan Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah

Dalam kesempatan ini Kementan juga akan memberikan Insentif kepada kelompok tani melalui fasilitasi pemanfaatan dana KUR.

Lumajang Raih Penghargaan, Kementan Kampanyekan Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah
dok. Kementan
Salah satu lahan pertanian di Kabupaten Lumajang yang mendapatkan penghargaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B). 

TRIBUNNEWS.COM, LUMAJANG - Kementerian Pertanian (Kementan) melakukan Kampanye Aksi Nyata Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah di Pendopo Arya Wira Raja Kabupaten Lumajang, Kamis (30/01/2020). Dalam kesempatan ini, Kementan juga memberikan penghargaan untuk Pemerintah Kabupaten Lumajang.

Menurut Bupati Lumajang Thoriqul Haq, daerah di Jawa Timur ini sangat peduli terhadap pengendalian alih fungsi lahan.

"Aksi nyata sudah dilakukan Pemerintah Kabupaten Lumajang terhadap pengendalian alih fungsi lahan. Buktinya, Pemerintah Kabupaten Lumajang menetapkan Perda Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) No. 7 Tahun 2018. Kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Kementerian Pertanian di bawah komando Bapak Syahrul Limpo yang telah memberikan apresiasi kepada Lumajang," paparnya.

Di Lumajang, LP2B sudah melewati komunikasi, sosialisasi, dan supervisi. Hingga kemudian ditindaklanjuti dengan aksi UU 41 2019 dan Perda No 7 tahun 2018.

LP2B Lumajang sendiri mencakup 20 Kecamatan, 6 Kelurahan, 170 Desa, 32.331,83 hektare lahan, dan 82.627 petani.

Apresiasi diberikan Dirjen PSP Kementan Sarwo Edhy terhadap kepedulian Kabupaten Lumajang.

"Apresiasi kami berikan terhadap komitmen penyediaan lahan pertanian pangan berkelanjutan kami sampaikan kepada semua pihak, khususnya kepada Pemerintah Kabupaten Lumajang, karena telah mengamankan ketersediaan lahan pangan melalui Penetapan LP2B," ujar Sarwo Edhy.

Ditambahkannya, kesuksesan penetapan Perda Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten Lumajang, telah dilengkapi dengan digitasi lahan yang dilindungi tersebut.

Proses itu pun tak lepas dari peran aktif berbagai pihak, seperti jajaran Pemerintah Desa / Kelurahan, Camat, Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Badan Pusat Statistik (BPS), Badan Pertahanan Nasional (BPN), Kelompok Tani hingga Himpunan Petani Pemakai Air (HIPPA).

"Ketersediaan lahan untuk usaha pertanian merupakan syarat mutlak dalam mewujudkan kemandirian, ketahanan dan kedaulatan pangan nasional. Sebab, lahan merupakan faktor produksi yang utama dan tidak tergantikan dalam pembangunan pertanian, karena sampai saat ini produksi pertanian masih berbasis lahan. Di sisi lain, secara filosofis lahan memiliki peran dan fungsi sentral bagi masyarakat Indonesia yang bercorak agraris karena memiliki nilai ekonomis, nilai sosial budaya dan religius," jelasnya.

Halaman
12
Editor: Content Writer
  Loading comments...
© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas