Laporan Wartawan Tribunnews.com, Srihandriatmo Malau

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly menegaskan dirinya tidak sedang melakukan harakiri politik untuk melindungi Calon Anggota Legislatif PDIP, Harun Masiku.

Apalagi jika dikaitkan dengan pencopotan Ronny Sompie dari jabatan Direktur Jenderal Imigrasi.

"Saya kira intelektualitas saya bukan, belum seperti itu tololnya. Saya belum ingin melakukan harakiri politik. Saya kira hanya soal-soal begitu, terlalu tolol saya. Saya pikir saya tak setolol itu," kata Yasonna usai bertemu Ketua DPR RI Puan Maharani, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (30/1/2020) malam.

Pencopotan Ronny Sompie menurut dia, sebagai bentuk pertanggungjawaban atas lambatnya transisi SIMKIM (sistem informasi manajemen keimigrasian) dari SIMKIM 1 ke SIMKIM 2 di Bandara Soekarno-Hatta.

Baca: Reaksi Rizky Febian Ditanya Perihal Almarhumah Ibunya

Bahkan pada Desember 2019 lalu, Yasonna pernah marah-marah kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi atas lambatnya transisi sistem yang juga berdampak pada panjangnya antrean pembuatan paspor di Imigrasi.

"Desember saja waktu rapat , saya sudah marah-marah sama mereka, karena lambat sistem mereka. Bahkan sistem down. Karena ada orang mau ambil paspor jadi lama, karena antrean menjadi lama karena ada transisi dari SIMKIM 1 ke SIMKIM 2," ujar Yasonna.

Baca: Respons Yasonna Laoly Sikapi Desakan ICW Minta Dirinya Dicopot Dari Jabatan Menkumham

Akibatnya belum selesainya transisi SIMKIM, kata Yasonna, ada puluhan ribu orang yang hendak membuat paspor tertunda datanya dari 23 Dember 2019 hingga 19 Januari 2020.

Ditambah lagi terjadi kekeliruan data perlintasan tersangka KPK Harun Masiku.

Baca: Cerita Mahasiswa Indonesia di Wuhan Belanja Sayur dan Buah-buahan di Tengah Wabah Virus Corona

Maka itu, tegas dia, harus ada yang bertanggung jawab atas kejadian itu.

Karena itu Yasonna harus mengambil keputusan agar Direktur Sistem dan Teknologi Informasi (Dirsistik) Keimigrasian Alif Suadi dan Dirjen Imigrasi Ronny Sompie difungsionalkan.

Ini tidak lain agar tidak ada konflik kepentingan dalam melacak alasan delay data di bandara F terminal 2 terkait kepergian buronan KPK Harun Masiku.

Baca: Koordinator ICW Sebut Kasus Harun Masiku Tangga Menuju Kasus yang Lebih Besar: Ada Aktor Besar!

Unuk itu, Yasonna juga membentuk tim independen bisa memeriksa persoalan tersebut.

Tim independen terdiri atas Kemenkominfo, BSSN, Cyber Bareskrim, dan Ombudsman.