TRIBUNNEWS.COM - Kasus yang menimpa mantan calon legislatif PDIP Harun Masiku, masih menjadi perbincangan sejumlah pihak.

Satu di antaranya adalah pengamat politik Rocky Gerung.

Rocky menilai, bahwa kasus Harun Masiku merupakan sebuah permainan dari para elit politik.

Hal tersebut diungkapkan Rocky dalam sebuah video yang diunggah di kanal YouTube Rocky Gerung Official, Minggu (2/2/2020).

"Permainan seperti ini dengan mudah dibongkar karena logika pembelaannya itu compang-camping," kata Rocky.

Rocky mengatakan, bahwa publik sebenarnya telah mengetahui soal permainan itu.

"Jadi orang akhirnya lebih percaya pada Tempo daripada kepada Yasonna, Hasto dan Jokowi," jelas Rocky.

Oleh sebab itu, menurut Rocky, publik akhirnya tahu, bahwa seluruh kekuasaan pemerintah tidak bisa dipercaya.

"Kan cuma itu pelajaran bagus yang bisa kita peroleh," tambahnya.

Ia mengungkapkan, deligitimasi terus berjalan lantaran ketidakmampuan kekuasaan untuk bersikap jujur terhadap peristiwa itu.

Rocky menambahkan, bahwa selama Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), keadilan bukan konsepsi etis tapi intruksi kekuasaan.

"Jadi kalau terjadi hal semacam itu, orang mau cari keadilan tapi menunggu perintah politik."

"Itu tanda pertama bahwa ada yang decay dalam kekuasaan, ada yang membusuk di situ," ujar Rocky.

Menurut Rocky, orang bukan saja kehilangan kepercayaan tapi juga menganggap bahwa terlalu banyak kebohongan dalam pemerintahan.

Rocky menuturkan, hal itu tidak bisa dicegah.

"Karena nggak ada cara lain untuk mengatakan bahwa ini kekuasaan memang sudah keropos."

"Jadi saatnya memang bukan memindahkan ibu kota tapi memindahkan kepala negara ke tempat seperti suka politik sebentar."

"Supaya dia bisa mengambil jarak dengan kelompok koalisinya," ungkap Rocky.

Rocky menyebut, bahwa saat ini Jokowi tengah dikendalikan oleh berbagai macam kepentingan.

"Mudah-mudahan presiden bisa kembali tahu bahwa dia sebetulnya dikendalikan oleh berbagai macam kepentingan."

"Sehingga dia nggak punya kemampuan untuk mengucapkan sesutu yang membuat publik percaya bahwa ia adalah kepala negara itu," jelasnya.

Diberitakan sebelumnya, sejak ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 9 Januari 2020, keberadaan Harun Masiku belum diketahui hingga kini.

Diketahui, Harun Masiku terlibat dalam dugaan suap pergantian antar waktu (PAW) DPR periode 2019-2024 dari daerah pemilihan Sumatera Selatan I, yang melibatkan Komisioner KPU, Wahyu Setiawan.

PDIP merekomendasikan Harun Masiku sebagai pengganti PAW calon legislatif terpilih Sumatera Selatan I, Nazarudin Kiemas yang meninggal dunia.

(Tribunnews.com/Nanda Lusiana Saputri)