Laporan Wartawan Tribunnews.com, Seno Tri Sulistiyono

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Dua partai koalisi pemerintah, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai NasDem ngotot menjalankan Panitia Kerja (Panja) Jiwasraya dibandingkan menyepakati pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Jiawsraya. 

Saat ini Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Demokrat telah menyerahkan dokumen ke pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk pembentukan Pansus Hak Angket Jiwasraya. 

Anggota Komisi III DPR Fraksi PPP Arsul Sani mengatakan, untuk kondisi saat ini Pansus hanya menimbulkan keributan dan saling menyerang satu dengan lainnya dengan penuh kecurigaan. 

"Kalau ada unsur politiknya atau hal-hal bersifat politis, kasihan nasabah," ujar Arsul di komplek Parlemen, Jakarta, Selasa (4/2/2020).

Menurut Arsul, pembentukan Panja Jiwasraya di tiga komisi yaitu Komisi III, VI, dan XI karena tujuannya untuk menyelesaikan persoalan Jiwasraya secara baik dan terdapat itikad baik dari pemerintah untuk pengembalian dana nasabah. 

Baca: PKS Usul Pembentukan Pansus Jiwasraya di Ujung Rapat Paripurna DPR

"Jadi kalau Pansus, awalnya menyelidiki orang atau kelompok tertentu yang dekat dengan kekuasaan, dan itu terus dibahas, menteri terkait dihajar terus, mau tidak dia mikir gimana ikhtiar pengembalian dana nasabah?," tutur Arsul. 

Baca: Erick Thohir Janji Dana Nasabah Jiwasraya Cair Bulan Maret

Namun, jika pemerintah tidak melakukan aksi korporasi menyelesaikan kasus Jiwasraya dengan waktu enam bulan atau satu tahun ke depan, maka perlu langkah selanjutnya dari DPR melalui Pansus. 

"Katakanlah yang dijanjikan pemerintah misalnya, Maret akan mulai ada pembayaran. Ya kita lihat dulu, direalisasi atau tidak. Kalau tidak, baru kemudian kita kejar masalah ini apa," papar Arsul. 

Sementara itu, anggota Fraksi Partai NasDem Taufik Basari meminta PKS dan Demokrat memaksimalkan penyelesaian Jiwasraya dengan Panja yang sudah terbentuk di tiga komisi. 

"Saya berharap pengawalan kasus Jiwasraya tidak mengarah kepada hal yang menjadi isu politis, yang akhirnya berlarut-larut dan tujuan menyelesaikan masalah ini malah tidak terealisasi," ujar Basari. 

"Jadi kita berangkat dari niat untuk kepentingan bangsa saja lah. Saya tidak berharap ada yang mencoba berselancar di atas gelombang untuk kepentingan politik tertentu," kata dia.  

--