TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Gubernur Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar) H. Sutarmidji mengajukan usulan kepada Pemerintah Pusat agar melakukan pemekaran wilayah dulu di provinsi yang akan di Kalimantan sebelum merealisasikan keputusan pemindahan ibukota negara dari DKI Jakarta ke Kalimantan Timur.

Dia mengusulkan agar Provinsi Kalimantan Barat dimekarkan agar bisa menjadi daerah penopang untuk calon ibukota negara yang baru di Kaltim yang akan dibangun mulai tahun 2020 ini.

H Sutarmidji menyatakan, pemekaran Kalbar menjadi dua provinsi perlu dipercepat demi menunjang dan menyangga pertumbuhan wilayah calon ibukota negara yang baru di Kaltim.

"Jangan sampai ibu kota di Kalimantan tapi (penduduk) di Kalbar miskin-miskin (karena tidak dimekarkan)," ungkap H. Sutarmidji, dalam keterangan persnya, Kamis (6/2/2020).

Dia mengatakan, ibu kota negara yang baru tidak harus berdekatan dengan aktivitas industri. Kawasan industri bisa dikembangkan di Balikpapan atau Provinsi Kalbar.

Baca: Campuran Mangga & 6 Bahan Ini Mampu Cegah Penuaan Dini, Hilangkan Keriput hingga Bikin Glowing

Dengan demikian, kegiatan ekspor, khsusnya yang melalui jalur laut bisa melalui pelabuhan Internasional Tanjungpura (Kijing) di Kalbar.

"Itu justru lebih dekat kemana-mana, lebih praktis dan ekonomis," katanya.

Dia menegaskan, saat ini Kalbar menjadi provinsi dengan wilayah terluas nomor empat se-Indonesia. Karena itu pemekaran wilayah menjadi dibutuhkan. "Kalbar insyallah lebih siap, kami tahun ini sudah mulai membangun infrastruktur pemerintahan, kantor gubernur persiapan, kantor DPRD kami lakukan," kata dia.

Terkait moratorium daerah otonomi baru (DOB) yang masih berlaku sampai saat ini, Midji sapaan akrabnya lebih melihat dari amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dimana pemekaran diprioritaskan untuk kawasan perbatasan.

"Kalau daerah perbatasan jadi pertimbangan seperti Papua, sebenarnya yang paling layak Kalbar. Karena (panjang) perbatasan Papua hanya 777 kilometer, Kalbar punya wilayah 972 kilometer, jadi kita 200 kilometer lebih panjang, ini harus jadi pertimbangan," ujarnya. 

Baca: Ini Pembelaan OJK Soal Data SLIK yang Bocor di Kasus Ilham Bintang

Dia menambahkan, Provinsi Kalbar sebagai provinsi induk siap mengeluarkan anggaran untuk provinsi persiapan (Kapuas Raya). Untuk tenaga ASN misalnya tinggal dibagi dengan yang ada di wilayah Kapuas Raya.

Baca: Namanya Disebut dalam Rekaman Suara Diduga Sajad Ukra, Hotman Paris Minta Polisi Usut

Soal penyiapan gaji staf, menurutnya tidak ada masalah. "Paling repot nanti infrastruktur pemerintahan, ya kami siapkan, saya raya mampu suapaya ada percepatan (pembangunan)," ungkapnya.

Dia mengatakan, pemerintah sudah membangun lima Pos Lintas Batas Negara (PLBN) di Kalbar. Untuk mengatur satu PLBN saja ia merasa sudah cukup merepotkan, apalagi ketika ada lima. Karena itu rasional jika pemekaran provinsi harus diwujudkan.

"Kalau saya berpikir sebagai politisi pasti tidak ingin (wilayah) kekuasaannya berkurang. Tapi saya berpikir untuk kepentingan masyarakat Kalbar, supaya infrastruktur cepat terbangun dan pelayanan dekat," ujarnya.

"Kalimantan Tengah tidak memiliki pelabuhan laut, dia bisa ekspor lewat sini (Kalbar). Bahkan hitung-hitungan pun untuk negara Brunei kalau dia ekspor lewat Malaysia lebih cenderung (dekat) ke Kalbar, karena untuk menuju Cina daratan lebih dekat (dari) Kalbar," bebernya.

Dia menambahkan, pusat juga perlu segera membangun jalan tol atau rel kereta trans Kalimantan untuk kebutuhan infrastruktur ke depan.

Dia yakin Kalbar menjadi provinsi paling siap untuk dimekarkan. Rencananya ia juga akan kembali bertemu presiden bersama beberapa gubernur se-Kalbar untuk membahas terkait pemekaran ini.