TRIBUNNEWS.COM - Wacana pemulangan Warga Negara Indonesia (WNI) eks ISIS masih menimbulkan pro kontra di masyarakat.

Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera mengungkapkan pemerintah harus memberi perlakukan secara proporsional terhadap WNI eks ISIS seperti halnya perlakuan terhadap WNI terkait virus corona.

Hal itu diungkapkan Mardani melalui unggahan di akun Twitter pribadinya, Kamis (6/2/2020).

"Kombatan ISIS adalah WNI, sprt juga WNI yg kena ancaman virus corona, mereka juga mesti diurus negara."

"Karena memang negara mesti hadir. Dan penanganan yg tepat justru jadi management knowledge yg mahal utk SOP masa depan. RI semakin imun," tulisnya.

Baca: Pro Kontra Rencana Pemulangan WNI eks ISIS, Fadli Zon, Prabowo hingga Mahfud MD Beri Tanggapan

Jika disandingkan dengan kasus virus corona, Mardani mengungkapkan pemerintah harus menerapkan penerimaan yang disertai kewaspadaan pada para WNI tersebut.

"Buat masyarakat, sama spt WNI yg mungkin terpapar virus Corona, WNI terpapar ISIS juga perlu diperlakukan dg proporsional."

"PENERIMAAN dan KEWASPADAAN mesti setimbang. Tapi hasilnya akan baik bagi KETAHANAN kita sbg bangsa dlm menghadapi krisis," ungkapnya.

Baca: Wacana Pemulangan WNI Eks ISIS, Berikut Tanggapan Para Tokoh: Fadli Zon hingga Presiden Jokowi

Ungkap Cara Singapura

Lebih lanjut, Mardani juga mengungkapkan cara Singapura memerlakukan warga negaranya yang terkait terorisme.

"Sebuah kasus di Singapura memberikan pelajaran bahwa seorang anak teroris-besar kembali sadar karena anak-keluarganya dijaga negara dengan mendpt beasiswa. Bukti negara hadir utk warganya," ungkapnya. 

Mardani meminta negara untuk hadir di setiap kondisi warganya.

"Mari cintai NKRI dengan kewaspadaan, cintai juga kemanusiaan," ujarnya.

Pengamat Sebut WNI eks ISIS Dibutuhkan

Sementara itu, pengamat terorisme Al Chaidar Abdul Rahman Puteh mengungkapkan pemulangan ratusan Warga Negara Indonesia (WNI) eks ISIS dapat memberi manfaat untuk Indonesia.

Meskipun, wacana tersebut mendapat penolakan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) hingga saat ini.

Al Chaidar mengungkapkan ada hal yang dibutuhkan dari kepulangan mereka.

"Memang sebaiknya sekitar 660 orang WNI (eks ISIS) dipulangkan saja ke Indonesia," ujar Al Chaidar kepada Tribunnews melalui sambungan telepon, Rabu (5/2/2020).

"Karena kita membutuhkan mereka untuk program semacam deradikalisasi, untuk kelompok teroris lain yang banyak di Indonesia," lanjutnya.

Menerima Lebih Baik daripada Menolak

Menurut Al Chaidar, memulangkan WNI eks ISIS lebih penting dilakukan pemerintah ketimbang menolak.

"Jika menolak, mereka akan menganggap pemerintah itu adalah pemerintah yang dzalim," ujar Al Chaidar.

Selain itu, penilaian pemerintah yang keras, otoriter, hingga tidak suka pada Islam disebut Al Chaidar akan tersemat untuk Indonesia.

Namun Al Chaidar menilai tetap ada potensi bahaya yang dibawa ratusan WNI eks ISIS jika dipulangkan ke Indonesia.

"Pasti ada (potensi bahaya), karena memang mereka sudah terpapar oleh radikalisme yang cukup mengkhawatirkan," ujarnya.

Al Chaidar menilai, perlu adanya pemeriksaan lebih lanjut kepada ratusan WNI tersebut.

Hal itu untuk memastikan paham radikalisme dan terorisme tidak lagi dipegang oleh para WNI eks ISIS.

"Mereka itu perlu di-screening atau pun perlu dimasukkan ke dalam program pemerintah yang ada. Entah program Departemen Sosial maupun BNPT (Badan Nasional Penanggulangan Terorisme)," ungkapnya.

Lebih lanjut, Al Chaidar menilai para WNI eks ISIS membutuhkan untuk bersilaturahmi dengan sanak saudara.

"Mereka gapapa dipulangkan, mereka perlu bersilaturahmi secara humanis dengan saudara saudara dan keluarga yang mereka tinggalkan."

"Mungkin juga perlu bermaaf-maafan pada saudara yang sudah dianggap kafir atau bahkan sudah dianggap musuh," ungkap Al Chaidar.

Jokowi Menolak

Sementara itu menanggapi wacana pemulangan ratusan WNI eks ISIS, Jokowi hingga kini masih menolak.

Akan tetapi Jokowi menyebut langkah lebih lanjut akan dirapatkan terlebih dahulu.

"Ya kalau bertanya kepada saya (sekarang), ini belum ratas (rapat terbatas) ya. Kalau bertanya kepada saya (sekarang), saya akan bilang tidak (bisa kembali). Tapi, masih dirataskan," ujar Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Rabu (5/2/2020) dilansir Kompas.com.

Jokowi menyebut, pemerintah masih memerhitungkan berbagai dampak pemulangan WNI eks ISIS.

Baik dampak positif dan negatifnya, akan dibahas Jokowi melalui rapat terbatas.

Jokowi masih ingin mendengar pandangan masing-masing menteri terkait dalam wacana pemulangan tersebut.

(Tribunnews.com/Wahyu GP) (Kompas.com/Rakhmat Nur Hakim)