Sementara itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menanggapi wacana pemulangan ratusan WNI eks ISIS.

Hingga kini ia masih menolak, tapi  langkah lebih lanjut terkait WNI eks ISI akan dirapatkan terlebih dahulu.

 "Ya kalau bertanya kepada saya (sekarang), ini belum ratas (rapat terbatas) ya. Kalau bertanya kepada saya (sekarang), saya akan bilang tidak (bisa kembali). Tapi, masih dirataskan," ujar Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Rabu (5/2/2020).

Jokowi menyebut, pemerintah masih memerhitungkan berbagai dampak pemulangan WNI eks ISIS.

Baik dampak positif dan negatifnya, akan dibahas Jokowi melalui rapat terbatas.

Jokowi masih ingin mendengar pandangan masing-masing menteri terkait dalam wacana pemulangan tersebut.

Sementara itu, Politikus PKS, Mardani Ali Sera ikut menanggapi isu pemulangan 600 Warga Negara Indonesia (WNI) mantan anggota ISIS.

Menurutnya pemerintah harus mampu menjaga para WNI eks ISIS ini karena mereka sedang bermasalah.

"Pemerintah harus jadi bapak, ayah itu anak-anaknya yang sedang bermasalah," ujarnya dilansir melalui YouTube tvOneNews, Kamis (6/2/2020).

 Ia meminta agar para WNI eks ISIS dapat dipetakan motif dan latar belakang mereka terpapar paham radikalisme. 

"Dipetakan dibuat mappingnya siapa, kenapa latar belakangnya, apa motifnya, apa ada yang terpapar paham yang mungkin itu bisa masuk surga, itu yang sangat dangkal ada yang mungkin terbujuk temannya," ungkapnya.

 Menurut Mardani mereka mesti dijaga dan dianggap sebagai anak-anak kandung ibu pertiwi.

"Buat saya 600 orang atau lebih ini mesti dijaga, mereka mesti dianggap anak-anak kandung ibu pertiwi," imbuhnya. 

(Tribunnews.com/Faisal Mohay)