Laporan Wartawan Tribunnews.com, Seno Tri Sulistiyono

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Puan Maharani mengingatkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk berhati-hati saat mengambil keputusan mengenai nasib 600 WNI eks ISIS.

"Harus cermat dulu, apakah 600 orang Indonesia ini memang masih memiliki paspor?" ujar Puan Naharani di kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (10/2/2020).

Selain memastikan masih memiliki paspor Indonesia, kata Puan, pemerintah juga perlu menggali infomasi soal asal usul kepergian mereka ke suatu negara secara sukarela atau tidak menjadi bagian ISIS.

Baca: Soal Pemulangan WNI Eks ISIS dari Suriah, Wapres Maruf Amin: Lihat Dulu Situasinya

"Apakah mereka masih ada keinginan untuk kembali ke Indonesia sebagai WNI? Jangan-hangan dirinya saja sudah tidak mau menjadi warga negara Indonesia. Jadi jangan terburu-buru," kata Puan.

Jika nantinya diputuskan pulang, Puan meminta pemerintah menyiapkan langkah penanganannya ketika sudah berada di Indonesia.

"Lebih cermat dan lebih antisipatif untuk bisa memulangkan mereka. Jadi jangan terburu-buru," ucap Puan.

Pemerintah akan memutuskan nasib WNI tersebut antara Mei atau Juli.

Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Ali Mochtar Ngabalin mengatakan Pemerintah saat ini masih mengkaji perlu tidaknya pemulangan 600 WNI Eks ISIS ke Indonesia.

"Saya percaya pada waktunya bapak Presiden akan menimbang karena ini kan dilihat Pak Wakil Presiden. Beliau yang menjadi koordinator untuk urusan radikalisme dan terorisme, mungkin Mei atau Juli," ujar Ngabalin dalam diskusi di Kawasan Jakarta Pusat, Minggu, (9/2/2020).

Baca: Polemik Pemulangan WNI Eks ISIS,Pendamping Korban Terorisme Geram: Kenapa Mikir Pengkhianat Bangsa?

Menurut Ngabalin pemerintah tidak bisa langsung memutuskan menerima atau menolak kepulangan para WNI tersebut. 
Sebagai perangkat yang menjalankan sebuah negara, pemerintah harus mempertimbangkan dengan matang setiap keputusan yang akan dibuat.

"Namanya juga negara demokrasi, namanya juga pemerintahan. Karena ada aturannya memang, ini yang sedang dipertimbangkan dan dipelajari. Pemerintah akan konsentrasi, kasih waktu saja," katanya.

Baca: Komnas HAM: Pemerintah Bisa Abaikan 600 WNI Eks ISIS

Menurutnya bila kemudian WNI tersebut dipulangkan maka perlu disusun mekanisme yang tepat agar tidak menimbulkan masalah baru.

Sama halnya apabila WNI tersebut tidak dipulangkan maka perlu ada argumen yang hukum yang kuat.