TRIBUNNEWS.COM - Pro dan kontra wacana pemulangan Warga Negara Indonesia (WNI) mantan anggota ISIS terus bergulir.

Ada yang setuju dipulangkan dengan catatan dan juga sebaliknya, menolak secara tegas. 

Pengamat Terorisme Universitas Indonesia (UI), Ridlwan Habib, mengatakan langkah pemerintah baik memulangkan atau tidak sama-sama memiliki resiko.

Jika wacana kepulangan benar direalisasikan, maka ada segudang pekerjaan rumah yang masih dimiliki Pemerintah Indonesia. 

Ridlwan membeberkan saat ini program deradikalisasi dari pemerintah melalui Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) belum siap menerima WNI eks ISIS. 

Ia mencontohkan adanya mantan narapidana teorisme yang masih melakukan aksi teror.

"Apalagi nanti ditambah 600 WNI itu," katanya seperti dikutip Tribunnews dari YouTube KompasTV, Senin (10/2/2020).

Ridlwan melanjutkan, jika pemerintah mengambil langkah untuk tidak memulangkan masalah tetap menghantui Indonesia. 

Baca: Presiden Jokowi Tidak Perlu Ratas Eks-WNI Anggota ISIS

Menurutnya kamp-kamp Al-Hol tempat tinggal WNI eks ISIS di Suriah akan segera ditutup oleh otoritas setempat pada Maret 2020 mendatang. 

"Orang-orang ini akan menjadi liar. Bisa merembes pulang menggunakan jalur-jalur tikus untuk masuk Indonesia," lanjut Ridlwan.

WNI eks ISIS akan menjadi acaman bagi keamanan negara. 

Tidak dipulangkannya mereka, Pemerintah Indonesia juga akan mendapat kecaman dari publik Internasional. 

"Pemerintah akan diperang secara politik, dianggap melantarkan oleh HAM Internasional misalnya. Padahal kalau dipulangkan pemerintah masih belum siap," tegas Ridlwan. 

Baca: Sebelum Dipulangkan, Pengamat Minta WNI Eks ISIS Diidentifikasi Tingkat Bahaya & Disumpah Setia NKRI

Solusi Ridlwan yang ditawarkan

Sebagai akademisi Ridlwan memberikan opsi ketiga dari pro dan kontra pemulangan WNI eks ISIS ini.

Ridlwan menyarankan pemerintah tetap memulangkan mereka dengan berbagai catatan. 

Seperti membuat identifikasi prioritas WNI mana yang dipulangkan atau tidak. 

"Kami dari akademisi menawarkan opsi ketiga dari pro dan kontra ini."

"Yakni memulangkan anak-anak dibawah 10 tahun dan wanita lemah," kata Ridlwan.

Ia berpandangan dua kelompok ini masih dimungkinkan untuk dilakukannya rehabilitasi secara psikologis. 

Serta meminimalisir perdebatan yang dapat ditimbulkan di tengah-tengah masyarakat.

Ridlwan menambahkan, dalam keanggotaan ISIS baik wanita maupun pria memiliki kesamaan baik dalam pemahaman ideologi maupun skill berperang 

"Wanita nggak lemah, di ISIS itu wanita dan pria sama militannya, kemampuan mereka sama," bebernya.

Untuk itu, Ridlwan meminta pemerintah melakukan identifikasi secara menyeluruh terhadap WNI-WNI ini. 

"Misalkan kriteria wanita lemah itu dia sakit parah, atau usia diatas 50 sudah ada usia lanjut."

"Sedangkan untuk anak dibawah 10 tahun. Karena anak-anak di sana yang 14 tahun sudah besar dan bisa nembak, membongkar senapan mesin hingga membuat bom," kata Ridlwan. 

Baca: Tak Pernah Diwacanakan Pemerintah, Mahfud MD Curiga Pemulangan WNI Eks ISIS Hanya Pengalihan Isu

Berdasarkan data

Ridlwan menjelaskan opsi ketiga dengan memulangkan WNI eks ISIS yang berusia di bawah 10 tahun dan wanita lemah berdasarkan data yang ia peroleh.

"Kami menimbang data-data dan situasi di internal kementrian, lintas kementerian, dan BNPT sangat belum siap jia menerima semuanya."

"Tapi kemudian diterima secara selektif yang masih dimungkinkan dilakukan rehabilitasi," tandasnya.

Untuk itu pemerintah harus segera mempersiapkan tambahan tenaga terdiri dari satgas, dari komisi perlindungan anak, hingga psikolog handal.

"Sehingga mampu mengubah psikologi anak pascakonflik," imbuh Ridlwan.

Pernyataan Presiden Jokowi

Pemulangan WNI eks ISIS mulai ramai sejak dikeluarkannya pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait wacana ini. 

Sebelumnya lewat akun Twitter resminya, @jokowi, mengatakan dirinya tidak setuju pemulangan para WNI tersebut.

"Soal WNI eks organisasi ISIS yang dikabarkan hendak kembali ke Tanah Air, para wartawan bertanya ke saya: bagaimana dengan mereka yang telah membakar paspornya.

Kalau saya saja sih, ya saya akan bilang: tidak. Tapi tentu saja, ini masih akan dibahas dalam rapat terbatas," tulis @jokowi.

(Tribunnews.com/Endra Kurniawan)