Laporan Wartawan Tribunnews.com, Seno Tri Sulistiyono

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Saifullah Tamliha menilai keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah tepat tidak memulangkan 600 WNI eks ISIS di Suriah.

"Ya itu sebuah keputusan yang tepat karena mereka bulan lagi sebagai WNI," ujar Saifullah saat dihubungi, Jakarta, Selasa (11/2/2020).

Menurutnya, warga negara Indonesia yang menjadi bagian dari ISIS merupakan keinginannya sendiri dan jika dipulangkan justru membahayakan keamanan dalam negeri.

Baca: Temuan Puluhan Patung Artefak di Tasikmalaya Jadi Objek Selfie, Arkeolog Sebut Bukan Ganesha

Baca: Daftar Susunan Pemain Arema FC Vs Sabah FA: Cuma Mainkan Oh In Kyun, Singo Edan Simpan Pemain Asing

"Itu virus yang berbahaya dan itu adalah pilihan hidup orang. Tapi sekarang kan pemerintah sudah ambil sikap sebelum melakukan teror di sini," ucap Siafullah.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengatakan, pemerintah mengambil keputusan tidak memulangkan 689 WNI eks ISIS di Suriah, Turki dan dibeberapa negara terlibat Petempur Teroris Asing (Foreign Terrorist Fighter/FTF).

Keputusan itu disampaikan Mahfud usai menggelar rapat yang di pimpin Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Kompleks Istana Kepresidenan, Bogor, Selasa (11/2/2020).

"pemerintah tidak ada rencana memulangkan terorisme, bahkan tidak akan memulangkan FTF ke Indonesia," kata Mahfud MD.

Ia menjelaskan, keputusan itu diambil karena pemerintah dan negara wajib memberikan rasa aman dari ancaman terorisme dan virus-virus baru termasuk teroris terhadap 267 juta rakyat Indonesia.

"kalau FTF ini pulang itu bisa menjadi virus baru yang membuat rakyat 267 juta itu merasa tidak aman," tambahnya.

Mahfud juga menyebut, pemerintah akan memastikan data valid jumlah dan identitas orang-orang yang terlibat terorisme, termasuk bergabung dengan ISIS.

"Bersama dengan itu akan di data yang valid tentang jumlah dan identitas orang-orang itu," jelasnya.