TRIBUNNEWS.COM - Wacana pemulangan Warga Negara Indonesia (WNI) eks Islamic State of Iraq and Syria (ISIS) ke Tanah Air masih menjadi polemik.

Ketua DPR RI, Puan Maharani angkat bicara soal wacana pemulangan Warga Negara Indonesia (WNI) eks ISIS.

Puan Maharani mengatakan, pemerintah harus cermat sebelum memulangkan WNI terduga teroris lintas batas.

Puan meminta pemerintah tidak tergesa-gesa dalam memutuskan wacana tersebut.

Menurut Puan, pemerintah harus memastikan apakah para WNI eks ISIS masih mengakui kewarganegaraan Indonesia.

"Apakah masih ada keinginan dari mereka untuk kembali ke Indonesia sebagai warga negara Indonesia?"

"Jadi jangan buru-buru, kita lihat dulu seperti apa, situasinya dan kondisinya di sana."

"Apakah mereka itu masih mengakui sebagai warga negara Indonesia?" ujar Puan, dikutip Tribunnews.com dari Kompas.com.

Tak hanya itu, Puan juga mengatakan, perlu banyak langah antisipasi yang harus disiapkan oleh pemerintah.

"Kalau dirinya saja tidak mau menjadi warga negara Indonesia."

"Tentu saja pemerintah harus memperhatikan langkah-langkah yang leih cermat dan lebih antisipatif untuk bisa memulangkan mereka," kata Puan.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menegaskan, tidak ada wacana pemerintah untuk memulangkan WNI eks ISIS.

Baca: WNI Eks ISIS, Ngabalin: Ini ISIS Kalah, Bagaimana Kalau ISIS Menang? Apakah Timbul Peristiwa Ini?

Baca: Ngabalin Sampaikan Pesan Resmi Istana soal Nasib Pemulangan WNI Eks ISIS: Kok yang Pusing Pemerintah

Mengutip dari Kompas.com, menurut Mahfud, pemulangan WNI eks ISIS di berbagai media adalah pengalihan isu.

"Tidak ada itu wacana untuk memulangkan, ini sudah 2 minggu bergulir lagi."

"Seakan-akan kami mau memulangkan sehingga itu menjadi berita besar."

"Saya curiga ini untuk mengalihkan isu," kata Mahfud.

Mahfud mengatakan, terkait WNI eks ISIS, pemerintah saat ini hanya membuat alternatif aturan hukum.

Alternatif aturan hukum tersebut, yakni pemerintah membentuk tim untuk memutuskan secara resmi nasib WNI eks ISIS.

"Kita hanya membentuk tim apakah mau dipulangkan atau tidak, tetapi kecenderungannya kami ini tidak mau memulangkan," ungkap Mahfud.

Jokowi Tolak Pemulangan WNI Eks ISIS

Pemerintah belum mengambil keputusan soal pemulangan Warga Negara Indonesia (WNI) eks Islamic State of Iraq and Syria (ISIS) ke tanah air.

Terkait dengan hal itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) angkat bicara.

Jokowi menuturkan, sampai saat ini pembahasan soal wacana pemulangan WNI eks ISIS masih dalam proses.

"Sampai saat ini masih dalam proses pembahasan dan nanti sebentar lagi kita akan putuskan kalau sudah dirataskan (rapat terbatas)."

"Semuanya masih dalam proses, plus dan minusnya," kata Jokowi seperti dikutip dalam tayangan yang diunggah di kanal YouTube KompasTV, Kamis (6/2/2020).

Dalam kesempatan itu, Jokowi juga menegaskan, dirinya sebenarnya menolak pemulangan WNI eks ISIS.

"Kalau bertanya kepada saya, ini belum ratas ya, saya akan bilang tidak, tapi masih dirataskan," tegas Jokowi.

Jokowi menuturkan, untuk mengambil keputusan terkait pemulangan WNI eks ISIS perlu perhitungan yang matang.

Selain itu, harus dicari dampak negatif dan positif dari pemulangan WNI eks ISIS tersebut.

"Kita kan pastikan semuanya harus lewat perhitungan, kalkulasi, plus dan minusnya," kata Jokowi.

Jokowi mengatakan, keputusan terkait jadi atau tidaknya pemulangan WNI eks ISIS akan diambil saat rapat terbatas.

"Semuanya dihitung secara detail dan keputusan itu pasti kita ambil di dalam rapat terbatas," terangnya.

(Tribunnews.com/Nanda Lusiana Saputri) (Kompas.com/Tsarina Maharani/Andi Muhammad Haswar)