Mahfud juga menuturkan, Pemerintah akan segera menghimpun data yang lebih valid tentang jumlah dan identitas WNI eks ISIS di Suriah.

Mahfud sendiri mengaku belum tahu pasti jumlah anak-anak WNI eks ISIS. Namun dari data CIA, terdapat total keseluruhan 689 WNI eks ISIS yang tersebar di sejumlah negara seperti Suriah, Turki, dan beberapa negara lain yang menjadi area konflik terorisme lintas batas.

Jumlah ini bertambah dari sebelumnya yakni 660 WNI eks ISIS. Dari data tersebut, 228 memiliki identitas dan teridentifikasi.

Sedangkan 401 sisanya tidak teridentifikasi.

Terkait status WNI para eks ISIS itu, Mahfud menyatakan tak membahasnya lebih jauh.

Ia hanya menegaskan keputusan Pemerintah adalah tak memulangkan ratusan WNI eks ISIS demi menjamin rasa aman bagi warga Indonesia.

”Pokoknya tidak pulang untuk menjamin rasa aman kepada seluruh rakyat yang di sini. Kan tidak aman kalau ada teroris, logikanya begitu.

Tapi bersamaan dengan itu pemerintah akan mencari data yang lebih valid tentang jumlah dan identitas orang-orang itu," tegasnya.

Keputusan ini sejalan dengan pendapat Presiden Joko Widodo yang sebelumnya menyatakan tak sependapat dengan rencana pemulangan mereka ke Indonesia.

”Bila bertanya kepada saya, saya akan bilang tidak. Tapi masih akan dibahas dalam rapat terbatas dengan para menteri kabinet,” kata Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Rabu (5/2).

Sementara itu anggota Komisi I DPR, Syaifullah Tamliha menilai keputusan untuk tidak memulangkan 600 WNI eks ISIS di Suriah itu sudah tepat.

"Ya itu sebuah keputusan yang tepat karena mereka bulan lagi sebagai WNI," ujar Saifullah.

Menurut politisi Partai Persatuan Pembangunan itu, WNI yang menjadi bagian dari ISIS merupakan keinginannya sendiri dan jika dipulangkan justru membahayakan keamanan dalam negeri.

"Itu virus yang berbahaya dan itu adalah pilihan hidup orang. Tapi sekarang kan pemerintah sudah ambil sikap sebelum melakukan teror di sini," ucap Syaifullah.(tribun network/yud/sen/dod)