TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Polemik mengenai nasib ratusan WNI eks ISIS di Suriah akhirnya diputuskan. Pemerintah akhirnya sepakat tidak akan memulangkan para eks kombatan itu ke Tanah Air.

”Pemerintah tidak ada rencana memulangkan terorisme, bahkan tidak akan memulangkan Foreign Terorist Fighter (FTF) ke Indonesia,” kata Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD usai mengikuti rapat terbatas yang dipimpin oleh Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan Bogor, Selasa (11/2/2020).

Dalam rapat itu, dijelaskan Mahfud, pemerintah sepakat bahwa negara harus memberi rasa aman terhadap masyarakat dari virus baru terorisme.

Pemerintah khawatir para WNI eks anggota ISIS itu akan memberi ancaman terorisme baru di dalam negeri.

Mereka dinilai bisa menyebarkan paham terorisme kepada masyarakat. Karena itulah demi melindungi 267 juta rakyat Indonesia, Pemerintah memutuskan tidak akan memulangkan para WNI eks ISIS tersebut.

Baca: DPR RI Sambut Baik Keputusan Pemerintah Tak Pulangkan 689 Eks ISIS ke Indonesia

Baca: Tolak Pulangkan 689 Eks ISIS, Komisi I: Keputusan Pemerintah Tak Langgar UU

”Keputusan rapat tadi pemerintah dan negara harus memberi rasa aman dari teroris dan virus-virus baru, terhadap 267 juta rakyat Indonesia. Karena kalau FTF itu dipulangkan, bisa menjadi virus baru yang membuat rakyat yang 267 juta merasa tidak aman,” ujarnya.

Kendati demikian, Pemerintah masih membuka peluang memulangkan WNI eks ISIS berusia di bawah 10 tahun.

Mantan Ketua MK itu menuturkan, Pemerintah akan segera menghimpun data yang lebih valid tentang jumlah dan identitas WNI eks ISIS di Suriah.

”Anak-anak di bawah 10 tahun akan dipertimbangkan tapi case by case," kata Mahfud.

Pertimbangan yang dimaksud adalah apakah anak-anak itu masih memiliki orang tua atau yatim piatu.

Bagi anak yatim piatu di bawah 10 tahun eks ISIS, menurutnya masih bisa dipertimbangkan untuk dipulangkan.

”Ya artinya lihat aja, apakah anak itu di sana ada orang tuanya atau tidak. Anak anak yatim piatu yang orang tuanya tidak ada," ucapnya.

Mahfud tak menjelaskan secara rinci alasan anak di bawah 10 tahun yang dipertimbangkan untuk dipulangkan.

Namun dia mengisyaratkan alasannya karena tak anak di bawah 10 tahun belum dilatih militer. ”Makanya case by case (selektif),” ujar Mahfud.

Mahfud juga menuturkan, Pemerintah akan segera menghimpun data yang lebih valid tentang jumlah dan identitas WNI eks ISIS di Suriah.

Mahfud sendiri mengaku belum tahu pasti jumlah anak-anak WNI eks ISIS. Namun dari data CIA, terdapat total keseluruhan 689 WNI eks ISIS yang tersebar di sejumlah negara seperti Suriah, Turki, dan beberapa negara lain yang menjadi area konflik terorisme lintas batas.

Jumlah ini bertambah dari sebelumnya yakni 660 WNI eks ISIS. Dari data tersebut, 228 memiliki identitas dan teridentifikasi.

Sedangkan 401 sisanya tidak teridentifikasi.

Terkait status WNI para eks ISIS itu, Mahfud menyatakan tak membahasnya lebih jauh.

Ia hanya menegaskan keputusan Pemerintah adalah tak memulangkan ratusan WNI eks ISIS demi menjamin rasa aman bagi warga Indonesia.

”Pokoknya tidak pulang untuk menjamin rasa aman kepada seluruh rakyat yang di sini. Kan tidak aman kalau ada teroris, logikanya begitu.

Tapi bersamaan dengan itu pemerintah akan mencari data yang lebih valid tentang jumlah dan identitas orang-orang itu," tegasnya.

Keputusan ini sejalan dengan pendapat Presiden Joko Widodo yang sebelumnya menyatakan tak sependapat dengan rencana pemulangan mereka ke Indonesia.

”Bila bertanya kepada saya, saya akan bilang tidak. Tapi masih akan dibahas dalam rapat terbatas dengan para menteri kabinet,” kata Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Rabu (5/2).

Sementara itu anggota Komisi I DPR, Syaifullah Tamliha menilai keputusan untuk tidak memulangkan 600 WNI eks ISIS di Suriah itu sudah tepat.

"Ya itu sebuah keputusan yang tepat karena mereka bulan lagi sebagai WNI," ujar Saifullah.

Menurut politisi Partai Persatuan Pembangunan itu, WNI yang menjadi bagian dari ISIS merupakan keinginannya sendiri dan jika dipulangkan justru membahayakan keamanan dalam negeri.

"Itu virus yang berbahaya dan itu adalah pilihan hidup orang. Tapi sekarang kan pemerintah sudah ambil sikap sebelum melakukan teror di sini," ucap Syaifullah.(tribun network/yud/sen/dod)