TRIBUNNEWS.COM - PDI Perjuangan semakin meragukan kasus Sekretaris Jenderal (Sekjen), Hasto Kristiyanto, murni penegakan hukum.

Pasalnya, belakangan ini muncul seruan agar Megawati Soekarnoputri mundur dari jabatannya sebagai Ketua Umum PDIP.

Keyakinan ini disampaikan Ketua Tim Penasehat Hukum Hasto Kristiyanto, Todung Mulya Lubis, dalam keterangannya, Kamis (9/1/2025).

"Kami semakin meragukan perkara (Hasto Kristiyanto) ini adalah murni penegakan hukum," kata Todung Mulya Lubis.

Diketahui, seruan ini pertama kali muncul dari mantan kader PDIP, Effendi Simbolon, yang membelot dari PDIP.

Seruan ini disampaikan Effendi Simbolon setelah pihaknya bertemu dengan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) beberapa waktu lalu di Solo, Jawa Tengah.

Todung menilai pernyataan Effendy itu semakin menegaskan serangan itu memang diarahkan ke PDIP dan Megawati.

"Hal ini juga semakin menegaskan bahwa yang hendak diserang adalah PDIP dan Bu Mega," ujar Todung.

Todung berharap pemberantasan korupsi tidak ditunggangi kepentingan pihak-pihak tertentu, terutama untuk menghabisi lawan politik. 

"Kejadian demi kejadian, perkara demi perkara yang sedang berjalan semakin mencemaskan jika pihak-pihak penegak hukum dapat dimanfaatkan atau salah langkah dalam kasus-kasus seperti ini," tegas Todung.

Pernyataan Effendi Simbolon

Sebelumnya, Effendi Simbolon meminta Megawati bertanggung jawab atas perkara hukum yang menjerat Hasto Kristiyanto. 

Baca juga: Sosok Todung Mulya Lubis Penasihat Hukum Hasto, Makin Ragukan KPK saat Muncul Seruan Megawati Mundur

Menurut Effendi Simbolon, langkah mundurnya Megawati akan menjadi bentuk tanggung jawab moral atas kasus ini. 

"Harus ada pertanggungjawaban dari Ketua Umum juga bahwa ini kan ada pelanggaran hukum."

"Dia harus mengundurkan diri sebagai bentuk pertanggungjawaban atas, ini kan masalah serius masalah hukum, bukan masalah sebatas etika yang digembar-gemborkan ini hukum," ucap Effendi Simbolon kepada awak media, Rabu (8/1/2025).