Tribun
TribunJualbeli
Tribunnews.com
Tribun Network
About Us
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
No Thumbnail
Desktop Version

Pemulangan WNI Eks ISIS

Pengamat Ini Bilang Ada Potensi Gugatan Hukum karena Pemerintah Tolak Pulangkan Eks ISIS

“Keputusan itu sudah tepat. Sebab Indonesia belum siap jika harus memulangkan eks isis, sangat berbahaya,” ujar Ridlwan Habib

Pengamat Ini Bilang Ada Potensi Gugatan Hukum karena Pemerintah Tolak Pulangkan Eks ISIS
Tribunnews.com/ Fransiskus Adhiyuda
Menko Polhukam Mahfud MD usai menggelar rapat yang di pimpin Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Kompleks Istana Kepresidenan, Bogor, Selasa (11/2/2020). 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Srihandriatmo Malau

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Peneliti terorisme Ridlwan Habib menilai tepat keputusan Pemerintah menolak 689 mantan ISIS pulang.

Keputusan itu diambil dalam rapat terbatas di Istana Bogor Selasa 11 Februari 2020. Pemerintah beralasan mempertimbangkan rasa aman 250 juta WNI di Indonesia.

“Keputusan itu sudah tepat. Sebab Indonesia belum siap jika harus memulangkan eks isis, sangat berbahaya,” ujar Ridlwan Habib kepada Tribunnews.com, Rabu (12/2/2020).

Meskipun demikian, pemerintah harus waspada terhadap kemungkinan balas dendam oleh simpatisan ISIS di dalam negeri.

“Polri dan komunitas intelijen harus waspada jika keputusan itu menimbulkan keinginan balas dendam. Misalnya dengan melakukan penyerangan pada kantor pemerintah karena jengkel teman mereka tidak dipulangkan,” ucap Ridlwan.

Dia mengatakan, jejaring ISIS masih ada di Indonesia. “Sel sel tidurnya masih banyak.”

Ridlwan mengingatkan kemungkinan dampak politik yang akan timbul. “Pemerintah pasti akan dikritik terutama oleh kelompok oposisi yang sudah bersikap setuju pemulangan,” ujarnya.

Dia mencontohkan sejumlah politikus sudah setuju pemulangan 689 eks ISIS. Resiko berikutnya, kata dia, kemungkinan gugatan hukum yang muncul dari keluarga eks ISIS di Indonesia.

“Bisa saja akan memicu class action terhadap pemerintah dengan alasan negara mengabaikan hak asasi warganya di luar negeri. Gugatan itu bisa saja muncul dari pihak keluarganya di Indonesia,” ujar alumni S2 Kajian Intelijen UI tersebut.

Halaman
12
Ikuti kami di
Add Friend
Penulis: Srihandriatmo Malau
Editor: Choirul Arifin
  Loading comments...
© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas