Laporan Wartawan Tribunnews.com, Gita Irawan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Kordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengatakan aktivis HAM Veronica Koman tidak bertemu dan menyerahkan data ke Presiden Joko Widodo saat Jokowi melakukan kunjungan ke Canberra Australia pada Senin (10/2/2020) lalu.

Menurutnya, ketika itu ia membenarkan ada map-map berisi surat yang diserahkan oleh sejumlah orang kepada presiden lewat ajudan.

Namun surat-surat itu kemudian tidak dibuka di tempat yang sama melainkan dicatat dan disimpan untuk dibaca kemudian.

Baca: Jokowi Jabat Tangan Dengan Pendukung Pembebasan Papua di Australia, Berikut Pernyataan Istana

Baca: Sudah Kirim Data 57 Tahanan Politik dan 243 Korban Tewas Papua, Veronica Koman Tagih Sikap Jokowi

Ia pun belum mengetahui apakah ada data berisi nama 57 tahanan politik serta 243 korban sipil yang tewas di Nduga, Papua sejak Desember 2018 sebagaimana yang diklaim Veronica di antara surat-surat tersebut.

"Karena dia (Veronica) tidak ketemu presiden dan saya tahu itu. Saya ada di situ. Saya tahu wajahnya. Karena tidak ada orang seperti itu ketemu presiden," kata Mahfud di kantor Kemenko Polhukam Jakarta Pusat pada Kamis (13/2/2020).

Ia pun mengklarifikasi kabar yang mengatakan ia menyebut data yang diantarkan Veronica tersebut sampah.

Mahfud menegaskan bahwa informasi yang menyebut Veronica bertemu dan menyerahkan data ke presidenlah yang sampah.

"Oleh sebab itu saya katakan informasinya itu yang sampah, informasi bahwa dia menyerahkan surat ke presiden itu lho yang sampah. Kalau soal dia sebut ada orang nitip surat yang mungkin titipan dia, itu bisa saja iya, tapi kita kan tidak peduli semua surat kan ditampung," kata Mahfud.

Diberitakan kompas.com sebelumhya, baru-baru ini, Vero dan sekelompok aktivis mengaku menyerahkan data berisi nama 57 tahanan politik serta 243 korban sipil yang tewas di Nduga, Papua, sejak Desember 2018 kepada Presiden Joko Widodo.

Menurut dia, dokumen itu diserahkan saat Jokowi berkunjung ke Canberra, Australia, Senin (10/2/2020).

"Tim kami di Canberra telah berhasil menyerahkan dokumen-dokumen ini langsung kepada Presiden Jokowi. Dokumen ini memuat nama dan lokasi 57 tahanan politik Papua yang dikenakan pasal makar, yang saat ini sedang ditahan di tujuh kota di Indonesia," ujar Veronica melalui keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Selasa (11/2/2020).