Laporan Wartawan Tribunnews.com, Chaerul Umam

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintah melalui Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko berwacana akan mengirim tim untuk memonitor langsung 689 Warga Negara Indonesia (WNI) eks ISIS yang ada di beberapa negara seperti Suriah dan Turki.

Rencananya, tim ini akan melakukan identifikasi dan juga pemetaan terhadap 689 WNI eks ISIS tersebut.

Wacana ini mendapat kritikan dari anggota Komisi I DPR RI Fraksi PDI Perjuangan TB Hasanuddin.

Menurutnya, pendataan semestinya dilakukan secara tertutup.

"Kalaupun mau membuat tim, lakukan secara tertutup. Tak perlu diumumkan ke publik," kata Hasanuddin saat dihubungi, Jumat (14/2/2020).

Baca: Jokowi Sebut ISIS eks WNI, Mahfud MD: Kita Tak Cabut Kewarganegaraan, Tapi Nggak Mau Mereka Pulang

Baca: Pemuda Ini Mengaku Menyesal ke Suriah, Tertipu Propaganda ISIS di Media Sosial

Hasanuddin mengaku tak habis pikir dengan keputusan KSP untuk mempublikasikan soal pembentukan tim ini kepada publik.

Karena, menurut dia, bila dilakukan secara terang-terangan kombatan ISIS ini pastinya akan bersembunyi dan menghindar, lantaran tak akan bisa masuk lagi ke Indonesia.

"Hemat saya kurang pas bila dipublikasikan. Lebih baik lakukan secara tertutup dengan melibatkan aparat intelejen," pungkasnya.

Sebelumnya, Moeldoko menyebut pendataan dilakukan untuk memverifikasi jumlah WNI kombatan ISIS yang tersebar di beberapa negara.

Verifikasi dilakukan untuk meningkatkan kewaspadaan pemerintah dalam rangka mencegah mereka masuk kembali ke Indonesia.

"Dari jumlah 689 anak-anak, ibu-ibu, dan kombatan akan didata dengan baik. Setelah kita data pasti kita akan mewaspadai tempat-tempat yang menjadi titik 'perembesan', kita sudah antisipasi dengan baik, maka dari imigrasi, dan seluruh aparat yang berada di border, perbatasan, akan memiliki awareness yang lebih tinggi," kata Moeldoko di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (13/2/2020).