Laporan Wartawan Tribunnews.com, Glery Lazuardi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Hasil survei lembaga Indo Barometer memaparkan terdapat 30.4 persen responden tidak menyetujui pemindahan ibu kota dari DKI Jakarta ke Kalimantan Timur.

Sebagian besar responden yang tidak setuju dengan rencana pemindahan ibu kota negara ke Provinsi Kalimantan Timur beralasan menolak perpindahan itu karena jangkauan terhadap pemerintah pusat terlalu jauh.

"Mayoritas publik yakni (53.8%) menyatakan setuju dengan rencana pemindahan ibukota
Negara ke Provinsi Kalimantan Timur. Sedangkan publik yang tidak setuju (30.4%)," tutur Direktur Eksekutif Indo Barometer, M. Qodari, pada sesi pemaparan hasil Survei Nasional “Evaluasi Publik dan Isu-isu Nasional Dalam 100 Hari Jokowi-Amin” di Hotel Century Park, Minggu (16/2/2020).

Baca: Syarief Hasan Berharap Ada Pimpinan Baru di Demokrat

Baca: One Pride: Suwardi Dihentikan Rama Supandhi

Baca: Laura Whitmore Kenang Caroline Flack, Selama Ini Banyak Dihujat Publik

Berdasarkan hasil survei itu, sebanyak (85.9%) publik tahu atau pernah mendengar berita atau informasi tentang rencana pemindahan ibukota Negara ke Provinsi Kalimantan Timur. Sedangkan publik yang tidak mengetahui (8.0%).

Lima alasan utama publik setuju dengan rencana pemindahan ibukota adalah mengurangi kepadatan di Jakarta (57.1%), pemerataan pembangunan (18.7%), menekan kesenjangan ekonomi (7.1%), wujud keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia (5%), dan Kalimantan Timur wilayah yang luas (4.2%).

Sedangkan, lima alasan utama publik tidak setuju dengan rencana pemindahan ibukota Negara ke Provinsi Kalimantan Timur adalah jangkauan terhadap pemerintah pusat terlalu jauh (45.2%), biaya pindah sangat mahal (33.3%), berpengaruh terhadap roda pemerintahan (5.2%).

Lalu, Kaltim bukan wilayah yang tepat bagi pusat pemerintahan (4.7%), dan hubungan pemerintah pusat dan daerah terutama jawa semakin jauh (4.1%).

Sebanyak (47.8%) publik menyatakan bahwa Provinsi Kalimantan Timur adalah lokasi yang tepat untuk menjadi Ibukota Negara baru untuk Indonesia.

Sedangkan yang menyatakan bahwa Provinsi Kalimantan Timur bukan lokasi yang tepat untuk menjadi Ibukota Negara baru berjumlah (26.3%).

Untuk diketahui, Indo Barometer melaksanakan survei nasional jelang 100 hari pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin.

Survei itu melihat bagaimana tingkat kepuasan pada Presiden Jokowi? Wapres Ma’ruf Amin? dan Menteri-menteri Jokowi-Ma’ruf Amin?

Bagaimana opini publik Indonesia terhadap aneka isu yang ramai dalam 100 hari pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin, seperti amandemen UUD 1945, pemindahan ibukota Negara, banjir Jakarta serta majunya Gibran Rakabuming Raka di Solo dan Bobby Nasution di Medan?

Pelaksanaan survei di seluruh Provinsi di Indonesia yang meliputi 34 Provinsi. Jumlah sampel pada survei ini sebanyak 1200 responden, dengan margin of error sebesar ± 2.83%, pada tingkat kepercayaan 95%.

Responden survei adalah warga negara Indonesia yang sudah mempunyai hak pilih berdasarkan peraturan yang berlaku, yaitu warga yang minimal berusia 17 tahun atau lebih, atau sudah menikah pada saat survei dilakukan.

Metode penarikan sampel yang digunakan adalah multistage random sampling. Waktu pengumpulan data pada tanggal 09 – 15 Januari 2020.

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara tatap muka responden menggunakan kuesioner.

Pada sesi pemaparan turut hadir Rokhmin Dahuri (PDIP), Bima Arya Sugiarto (PAN), Habiburokhman (Gerindra), dan Ledia Hanifa Amaliah (PKS).