Pengamat: Jokowi Berpotensi Lahirkan 'Neo Orde Baru' Melalui Omnibus Law
Pernyataan itu disampaikan bukan tanpa sebab. Dia mengaku sudah menganalisa pasal demi pasal di draf RUU Omnibus Law yang berisi 1028 halaman.
Penulis: Glery Lazuardi
Editor: Malvyandie Haryadi
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Glery Lazuardi
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pakar Hukum Pidana dari Universitas Al-Azhar Indonesia Suparji Ahmad mengatakan Presiden Joko Widodo berpotensi melahirkan 'Neo Orde Baru' jika melihat aturan-aturan di draft Rancangan Undang-Undang Omnibus Law yang beredar luas di masyarakat.
"Iya, potensi itu ada karena ingin langkah serba cepat demi mengejar target-target yang diinginkan," kata Suparji, saat dihubungi, Selasa (18/2/2020).
Pernyataan itu disampaikan bukan tanpa sebab. Dia mengaku sudah menganalisa pasal demi pasal di draf RUU Omnibus Law yang berisi 1028 halaman.
Baca: Barcelona Dikabarkan Datangkan Martin Braithwaite, Gantikan Ousmane Dembele yang Alami Cidera
Baca: Kata Manajer Soal Bunga Citra Lestari Pesan Dua Liang Lahad di San Diego Hills
"Selintas mendalami Omnibus Law. Saya menemukan jawaban secara hipotesis sebab arahnya menuju kembali ke sistem sentralisasi urusan ekonomi dan semua cenderung menjadi kewenangan presiden-presiden. Skenario ini, menempatkan lembaga ke presiden menjadi super body," kata dia.
Adanya sentralisasi di bidang ekonomi, dia mengungkapkan, pajak pusat dan daerah akan dikorbankan untuk mendukung sistem liberalisasi ekonomi. Hal ini menimbulkan risiko pendapatan pemerintah pusat dan daerah dikorbankan dengan alasan untuk menstimulasi pertumbuhan.
Baca: Kata Manajer Soal Bunga Citra Lestari Pesan Dua Liang Lahad di San Diego Hills
Sedangkan, untuk biaya pembangunan akan bersandar pada Surat Utang Negara. Artinya, kata dia, pemerintah mengandalkan utang.
Selain itu, dia menilai, keberadaan partai politik, akan dijadikan alutista presiden untuk mendukung oligarki kekuasaan yang bisa leluasa bekerja membangun imperium dengan para pemilik modal kuat yang berasal dari ras kuning.
Apabila skenario memunculkan 'Neo Orde Baru' itu benar, dia memprediksi akan berpotensi menimbulkan gerakan rakyat semesta yang muncul dari daerah.
"Contoh gerakan demo di Hongkong bisa menjadi pemicu gerakan anti sentralisasi. Jika proyek penguasa ini gagal, maka rezim akan tumbang," tambahnya.
