TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Bupati Sintang Jarot Winarno mengatakan, wilayah kabupatennya bersama empat kabupaten lain di Kalimantan Barat menilai pemekaran wilayah Kapuas Raya merupakan kebutuhan, tidak lagi sekadar keinginan.

Empat kabupaten lain yang dia maksud adalah Kabupaten Kapuas Hulu, Sanggau, Sekadau, dan Melawi.

Dia menyatakan alasan mendesaknya pemekaran Kapuas Raya. Antara lain karena wilayah yang mencakup rencana Provinsi Kapuas Raya memiliki wilayah yang berbatasan langsung dengan negara lain.

Pos Lintas Batas Negara yang menjadi pintu gerbang Indonesia dengan Malaysia bagian Timur berada di Entikong Sanggau, Badau Kapuas Hulu, dan Sungai Kelik Sintang yang masih dalam pembangunan.

"Memiliki provinsi sendiri sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat di daerah, memberikan kepada kita ruang yang lebih luas untuk inovasi, transformasi birokrasi dan pelayanan kepada masyarakat," ujarnya dalam keterangan pers tertulis, Jumat (20/2/2020).

Dia menyatakan, masyarakat di lima kabupaten tersebut menggantung hidup pada tiga komoditas utama, yakni karet, sawit dan lada.

Baca: Sopir Ungkap Kebaikan Almarhum Ashraf Sinclair, Suka Memberi Makan Kucing di Mana Saja

Karena itu, sudah seharusnya ada transformasi ekonomi, dengan hilirisasi produk. Maka dari itu butuh pengembangan pabrik, pengemasan dan pemasaran serta dukungan infrastruktur transportasi.

"Investor asing atau pun lokal silakan saja kalau mau membangun jalur kereta api, jadi bisa cepat terrealisasi," kata dia.

"Kita juga mau budidaya tanaman lain lebih kreatif seperti Sintang yang mengembangkan teh dataran rendah, Kapuas Hulu dengan kratom dan ikan sema yang laku di pasar ekspor dan Balai Karangan Sanggau yang terkenal dengan buah durian," katanya.

Jarot yakin tranformasi ekonomi akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat jika wilayah menjadi provinsi baru. "Rantai pelayanan yang panjang bisa dipersingkat," kata dia.

Dia menilai, sebagai daerah perbatasan dengan kehadiran negara saat ini, beranda depan Indonesia makin bagus. Dengan menjadi provinsi sendiri, pembangunan jauh lebih fokus. Kewenangan antara daerah dan pusat pun akan lebih jelas.

Baca: Aplikasi Car Sharing Share Car Anti Ganjil-Genap, Armadanya Disiapkan di Parkiran Gedung dan Mal

"Kita cuma mau membangun kesejahteraan masyarakat Kapuas Raya dan ikut mencerdaskan kehidupan bangsa," ujarnya.

Dia juga berpendapat, desakan pemekaran menurutnya selaras dengan kebijakan presiden memindahkan ibu kota negara ke Kalimantan. Idealnya hal itu akan menumbuhkan pusat pertumbuhan baru dan pemerataan pembangunan.

"Sebelum ibu kota baru itu sampai di Kalimantan, memang seyogyanya Pulau Kalimantan ditata dulu. Ini senapas dengan undang-undang pemerintahan daerah bahwa pembangunan lebih prioritas pada daerah perbatasan, sehingga kesempatan pemekaran daerah perbatasan macam kami, harusnya diutamakan," imbuhnya.