TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Firli Bahuri angkat bicara soal penghentian penyelidikan 36 kasus dugaan korups oleh KPK.

Firli mengatakan, 36 kasus itu dihentikan demi kepastian hukum serta agar Perkara yang ditangani tidak digantung-gantung.

"Tujuan hukum harus terwujud, kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan. Tidak boleh perkara digantung-gantung untuk menakut-nakuti pencari kepastian hukum dan keadilan," kata Firli kepada wartawan, Jumat (21/2/2020).

Firli mengatakan, penyelidikan kasus dugaan korupsi itu mesti dihentikan karena dinilai bukan tindak pidana.

Baca: ICW Sudah Prediksi KPK Akan Setop Banyak Perkara Sejak Firli Cs Dilantik

Baca: KPK Setop Penyelidikan 36 Kasus, Apa Saja?

Ia juga khawatir perkara yang terkatung-katung penanganannya justru dijadikan modus pemerasan

"Kalau bukan tindak pidana, masa iya tidak dihentikan. Justru kalau tidak dihentikan maka bisa disalahgunakan untuk pemerasan dan kepentingan lainnya," ujar Firli.

Komisi Pemberantasan Korupsi menghentikan penyelidikan 36 kasus dugaan korupsi yang dinilai tidak memenuhi syarat untuk ditingkatkan ke tahap penyidikan.

Tanpa menyebut kasus secara spesifik, Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri mengatakan, 36 kasus itu melibatkan aparat penegak hukum, anggota legislatif, hingga petinggi BUMN.

"36 perkara tadi, seperti yang saya sampaikan di awal, ini perkara-perkara yamg melibatkan ada kementerian, BUMN, aparat penegak hukum, kemudian juga di lembaga-lembaga negara, DPR-DPRD," kata Ali di Gedung Merah Putih KPK, Kamis (20/2/2020).

ICW Sudah Menduga

Indonesia Corruption Watch (ICW) mengklaim sudah memprediksi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan melakukan penyetopan perkara-perkara sejak dilantiknya Firli cs.

"Fenomena penghentian 36 perkara di tingkat penyelidikan sudah jauh diprediksikan akan terjadi ketika Firli Bahuri dan empat orang lainnya dilantik menjadi Pimpinan KPK. Hal tersebut pun terbukti dari beredarnya pernyataan resmi KPK," ujar peneliti ICW Wana Alamsyah kepada wartawan, Jumat (21/2/2020).

Wana mengatakan kondisi KPK saat ini pun otomatis membuat masyarakat semakin pesimistis dengan kinerja pimpinan KPK.

Hal itu, kata dia, terbukti dari survei yang diluncurkan oleh Alvara Research Center pada 12 Februari 2020. Dimana tingkat kepuasan publik terhadap KPK terjun bebas dari peringkat kedua di tahun 2019 menjadi peringkat kelima.