Laporan Wartawan Tribunnews.com, Reza Deni

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sekretaris Jenderal Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) Edi Mulyadi mengungkap pihaknya direncanakan melakukan audiensi dengan pihak istana.

Edy menyebut informasi itu dia dapatkan dari aparat keamanan.

"Tapi kita enggak tahu, boro-boro ke istana, di situ saja sudah di barikade," kata Edi seraya menunjuk barikade yang dipasang menuju arah Istana Negara, Jakarta Pusat, Jumat (21/2/2020).

Baca: Massa Aksi 212 Gelar Salat Ashar Berjemaah di Kawasan Patung Kuda

Baca: Peserta Aksi 212 Singgung Hilangnya Harun Masiku Hingga Kinerja Firli Bahuri Cs

Edi menyebut pihaknya bakal terus mendorong agar perkara seperti skandal Jiwasraya, Asabri, hingga politisi Harun Masiku bisa diusut tuntas penegak hukum.

"Kita mau beri dukungan sekaligus tekanan agar kasus-kasus seperti ini diusut tuntas, itu tujuan kami," kata Edi.

Gelar salat ashar berjemaah

Massa aksi 212 masih memadati kawasan patung kuda, Jakarta Pusat, Jumat (21/2/2020).

Jelang sore, massa aksi tersebut meluangkan waktu untuk melaksanakan ibadah salat ashar.

Pantauan pukul 15.30 WIB, massa 212 menjalankan salat ashar di kawasan Patung Kuda, persisnya di depan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

Ibadah salat ashar dipimpin langsung Habib Hamid.

Baca: Peserta Aksi 212 Singgung Hilangnya Harun Masiku Hingga Kinerja Firli Bahuri Cs

Baca: Soal Aksi 212 Bertajuk Berantas Korupsi Mahfud MD Beri Dukungan: Demo Itu Tidak Bisa Dilarang

Dari atas mobil komando, ikut juga beribadah Ketua Umum Front Pembela Islam (FPI) KH Sobri Lubis dan petinggi PA 212 Yusuf Martak.

Para jemaah lainnya mendirikan salat di jalan raya hingga trotoar.

Sementara pengamanan dari petugas kepolisian terus dilakukan.

Kawat berduri masih dipasang di jalan ke arah Istana Presiden.

Singgung Hilangnya Harun Masiku Hingga Kinerja Firli Bahuri Cs

Peserta aksi '212 Berantas Mega Korupsi Selamatkan NKRI' menyinggung keberadaan eks caleg PDIP Harun Masiku yang hingga kini masih menjadi buronan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Di atas mobil komando, salah satu orator aksi menyebutkan, belum ditemukannya Harun Masiku sebagai kegagalan pemerintah dalam pemberantasan korupsi.

Apalagi, kata orator itu, Harun telah menghilang hingga lebih dari 40 hari.

"Harun Masiku kemana sudah 40 hari lebih? Ini kalau meninggal seharusnya sudah tahlilan," kata si orator tersebut di atas mobil komando pada Jumat (21/2/2020).

Di sisi lain, mereka juga menyinggung perihal kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di bawah kepemimpinan Firli Bahuri Cs.

Baca: Singgung Presiden Jokowi, Ini Jawaban Lugu Anak-anak Peserta Aksi 212 di Monas

Menurut sang orator, ada kecurigaan dari puluhan kasus korupsi yang dihentikan lembaga anti rasuah.

"Mereka baru menjabat sebagai pimpinan KPK sudah ada 36 kasus dihentikan," tandasnya.

Seperti diwartakan sebelumnya, Polda Metro Jaya menerjunkan 2 ribu personel untuk mengamankan 'Aksi 212 Berantas Mega Korupsi Selamatkan NKRI' di depan istana negara, Jakarta, selepas salat Jumat (21/2/2020).

Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Yusri Yunus menuturkan, pengamanan yang diterjunkan berasal dari Polda Metro Jaya, Polrestro Jakarta Selatan dan dibantu oleh pihak aparat TNI.

"Kami udah siap dengan kekuatan sekitar 2 ribu personel yang kita turunkan untuk kesiapan pengamanan siang nanti," kata Yusri di Polda Metro Jaya, Jakarta, Jumat (21/2/2020).

Baca: Menjelang Sore, Massa Aksi 212 Salat Asar di Kawasan Patung Kuda

Ia menuturkan, pihak kepolisian telah bersiap untuk melakukan rekayasa lalu lintas di sekitar kawasan Monumen Nasional dan Patung Kuda Arjuna Wiwaha, Jakarta Pusat, yang jadi pusat lokasi demonstrasi.

Namun, kata Yusri, rekayasa lalu lintas tersebut bakal berlaku secara kondisional.

"Penutupan jalan situasional. Kalau memang harus dengan penutupan, kita siapkan di titik dimana pengalihan arus. Ini bukan yang baru, sering dilakukan penyampaian pendapat di Monas. Apapun sudah kita siapkan, situasional, kita liat situasi bagaimana perkembangan di lapangan," ungkap dia.

Dia juga mengingatkan, pelaksanaan aksi unjuk rasa harus membubarkan diri usai pukul 18.00 WIB. Hal itu mengacu pada UU nomor 9 tahun 2019 tentang penyampaian pendapatan di muka umum mengenai batas waktu aksi unjuk rasa.

"Intinya adalah polri dalam hal ini siap mengawal dan mengamankan kegiatan ini sampai dengan selesai batas waktu pukul 18.00 WIB," tukas dia.