Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun

Jakarta Banjir Lagi, Anies Hanya Beri Imbauan, DPRD Akan Bentuk Pansus

Sejumlah DKI Jakarta kembali diterjang banjir pada Selasa (25/2/2020), berikut merupakan tanggapan Anies Baswedan hingga pembentukan Pansus Banjir

Penulis: Isnaya Helmi Rahma
Editor: Sri Juliati
zoom-in Jakarta Banjir Lagi, Anies Hanya Beri Imbauan, DPRD Akan Bentuk Pansus
Tribunnews/Jeprima
Warga melintasi banjir yang merendam Jalan Dr Sutomo, Pasar Baru, Jakarta Pusat, Selasa (25/2/2020) pagi. Hujan lebat yang melanda hampir seluruh kawasan Jakarta membuat sejumlah jalan tergenang dan bahkan beberapa tidak bisa dilalui kendaraan seperti di Jalan Dr Sutomo, arus lalu lintas lumpuh. 

Di akhir wawancaranya, Anies berharap semoga masalah banjir ini dapa segera teratasi.

"Kita berharap mudah-mudahan dapat segera teratasi," ujarnya sambil meninggalkan awak media.

Sementara itu, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menuturkan penyebab utama banjir di sejumlah wilayah DKI Jakarta.

Menurutnya, hal ini disebabkan oleh drainase yang berkapasitas kecil.

"Tadi pagi kondisi sungainya yang status siaga 2 di manggarai dan karet, yang lainnya masih (siaga) 4 dan 3," kata Basuki di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (25/2/2020) yang dikutip dari Kompas.com.

"Untuk kesimpulannya, memang drainasenya," imbuhnya.

"Yang bikin kapasitas drainasenya yang lebih kecil dari volume air dan kapasitas hujannya," kata Basuki.

Berita Rekomendasi

Dalam kesempatan itu, Basuki menuturkan pemerintah pusat melalui Kementerian PUPR telah melakukan pencegahan banjir.

Di antaranya yakni dengan membuat pompa di Sentiong, di hilir pompa Ancol.

Baca: Kembali Jadi Korban Banjir, Celine Evangelista Tulis Bahasa Jawa hingga Singgung Fungsi Pompa

Tak hanya itu, Basuki juga mengungkapkapkan pihaknya telah melakukan upaya untuk memperbaiki sistem drainase di wiliyaha yang menjadi kewenangan pemerintah pusat, seperti Kemayoran.

Basuki juga menuturkan dalam menangani banjir ini, Kementerian PUPR terus berkoordinasi dengan Pemprov DKI Jakarta.

Lebih lanjut, ia mengatakan, persoalan ini tanggung jawab tidak hanya dimiliki oleh Pemprov, melainkan juga pemerintah pusat.

"Kalau soal ibu kota negara semua bertanggung jawab, termasuk saya," ujarnya yang dikutip dari YouTube Kompas tv, Rabu (25/2/2020).

"Jangan dibedakan kewenangan karena ini ibu kota negara. Yang penting jangan ada duplikasi pekerjaan," imbuhnya.

Halaman
123
Sumber: TribunSolo.com
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
© 2024 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas