TRIBUNNEWS.COM - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menuai berbagai macam kritikan dari sejumlah pihak saat banjir kembali melanda Jakarta pekan ini.

Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu beserta jajaran Pemprov DKI disebut ogah-ogahan dalam bekerja.

Hal tersebut diungkapkan Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PSI, Justin Adrian Untanyana.

“Menurut pengamatan kami, Pemprov DKI ogah-ogahan bekerja untuk menangani banjir," ungkapnya kepada Tribunnews melalui keterangan tertulis saat dihubungi, Selasa (25/2/2020).

Justin juga menilai banyak alasan yang digunakan sebagai tameng.

"Selalu banyak alasan dan pembenaran mengapa banjir masih terjadi. Sedangkan untuk event balapan Formula E, semua SKPD digerakkan begitu cepat sampai banyak aturan dan mekanisme dilompati,” ujar Justin.

Menurutnya, penanganan banjir bukan prioritas Anies Baswedan.

"Emang banjir sepertinya bukan prioritas kerja Pak Gub," ungkapnya kepada Tribunnews, Selasa (25/2/2020).

Baca: Anggota DPR Fraksi Demokrat Sentil 3 Gubernur saat Wilayahnya Banjir: Kok Malah TikTok-an

Diserukan Mundur

Bahkan, Anies Baswedan diserukan mundur dari jabatan Gubernur DKI Jakarta.

Hal tersebut disampaikan Ketua Forum Warga Kota Jakarta (Fakta), Azas Tigor Nainggolan.

"Gubernur Jakarta Anies Baswedan tidak kerja. Ayo Anies Baswedan lempar handuk putih ke air banjir dan mundurlah dari kursi Gubernur Jakarta karena tidak mampu kerja," ujar Tigor melalui keterangan tertulis yang diterima Tribunnews, Selasa (25/2/2020).

Menurut Tigor, Anies Baswedan sudah membuat rakyat DKI menderita karena banjir.

"Rakyat Jakarta sudah menderita karena didera banjir terus menerus akibat tidak bekerjanya Gubernur Jakarta, Anies Baswedan," sebutnya.

Lebih lanjut, Tigor menyebut banjir yang terjadi hari ini disebut Tigor layaknya sinetron, berjilid-jilid.

"Banjir Jakarta berjilid-jilid seperti sinetron, ya sinetron Pemprov Jakarta tidak kerja, sinetron Anies Baswedan tidak kerja," ungkapnya.

Baca: Ryan Ernest Sebut Anies Baswedan Tak Kerja Nyata Atasi Banjir, Gerindra: Ryan aja yang Nggak Tahu

Pendapat Menteri PUPR Basuki

Sementara itu Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono, mengungkapkan cara ideal penanganan banjir di Jabodetabek.

Dilansir setkab.go.id, program penanganan banjir harus dilakukan secara terintegrasi berdasarkan satuan wilayah sungai, tidak dibatasi wilayah administrasi.

“Upaya penanganan banjir di Indonesia itu pendekatannya bukan batasan administratif, namun batasan wilayah sungai," ujar Basuki dalam Rapat Kerja Penanganan Banjir Jabodetabek bersama Komisi V DPR RI di Jakarta, Rabu (26/2/2020).

Basuki menyebut Jabodetabek terdiri dari wilayah Sungai Ciliwung, kemudian sebagian wilayah Sungai Cisadane, dan Sungai Citarum.

"Untuk penanganan Sungai Ciliwung seperti yang pernah disampaikan Bapak Presiden Joko Widodo, sudah ada masterplan-nya sejak tahun 1973 kemudian di-review pada 1997 dan terakhir pada 2007," ungkap Basuki.

Baca: Mayat Wanita Setengah Bugil Ditemukan di Sungai Ciliwung Bogor, Ini Kronologi dan Ciri-ciri Korban

Basuki optimis masterplan tersebut mampu menyumbang hasil positif.

"Insyaallah dengan mengerjakan masterplan tersebut dapat mengurangi banjir di wilayah Jakarta,” kata Basuki.

Dikatakan Menteri Basuki, Masterplan Pengendalian Banjir Jakarta memuat pembangunan Kanal Banjir Timur (KBT), Sudetan (floodway) dan bendungan kering di hulu Sungai Ciliwung.

“Di hulu Ciliwung kita sedang bangun Bendungan Sukamahi dan Bendungan Ciawi, nanti di tengah di Bidara Cina ada Sudetan yang mengalirkan debit air dari Kali Ciliwung ke KBT untuk mengurangi beban aliran di pintu air Manggarai,” ujarnya.

Dari masterplan tersebut, Kementerian PUPR telah menyelesaikan pekerjaan peningkatan kapasitas sungai melalui pelebaran dan pengerukan Sungai Ciliwung sepanjang 16 km.

Sementara rencana keseluruhan sepanjang 33 km.

Peningkatan kapasitas sungai juga dilakukan di Kali Angke Hulu dengan realisasi sepanjang 30,4 km dari rencana 42,8 km.

Lalu di Kali Pesanggrahan dengan realisasi sepanjang 21,7 km dari rencana 42,8 km, dan di Kali Sunter dengan realisasi sepanjang 28,6 km dari rencana 35,7 km.

Sementara itu untuk relokasi masyarakat yang terkena pembebasan lahan di alur sungai, Kementerian PUPR telah menyiapkan 800 unit hunian di Rusunawa Pasar Rumput.

Kementerian PUPR juga mendorong percepatan kelanjutan pembangunan Sudetan Ciliwung yang berbentuk terowongan bawah tanah untuk mengurangi debit air sepanjang 600 meter dari keseluruhan 1.200 meter.

Dijelaskannya, Sudetan Ciliwung akan berfungsi untuk mengurangi debit air sebesar 60 meter kubik per detik saat Sungai Ciliwung berada pada kondisi puncaknya dengan debit 500 kubik per detik.

“Untuk wilayah outlet-nya sepanjang 600 meter hingga Kali Cipinang menuju KBT di Kebun Nanas sudah rampung pembangunannya, tinggal wilayah inletnya dari Sungai Ciliwung," ujarnya.

Sementara itu untuk proses pembebasan lahan, dibutuhkan 8.054 m2.

"3.758 m2 milik Pemprov DKI dan sisanya lahan milik masyarakat. Saat ini tinggal menunggu penlok dari Gubernur DKI Jakarta selanjutnya pembebasan lahan dan jika lahan sudah bebas, ditargetkan konstruksi dapat rampung dalam 6 bulan,” terang Basuki.

Sedangkan untuk pengendalian banjir Kota Bekasi dan sebagian Kabupaten Bekasi, Menteri Basuki menyatakan sudah membuat Perencanaan Pengendalian Banjir Kali Bekasi.

Ia mengungkapkan tahun 2020 akan dilakukan Value Engineering terhadap perencanaan tersebut dan segera ditindaklanjuti dengan pekerjaan fisik konstruksinya.

“Direncanakan secara bertahap dimulai pada September 2020 untuk penanganan kali Bekasi dari hulu di Gunung Pancar dan Gunung Geulis sampai ke hilirnya di Cikarang Bekasi Laut (CBL),” ujarnya.

(Tribunnews.com/Wahyu Gilang P)