Laporan Wartawan Tribunnews.com, Larasati Dyah Utami

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintah Arab Saudi telah mengumuman penangguhan pelaksanaan umrah sementara waktu terkait penyebaran virus corona (Covid-19).

Langkah itu dilakukan untuk mencegah penyebaran wabah corona virus atau COVID-19 yang belakangan meluas hingga ke Timur Tengah.

Kebijakan tersebut dikatakan Ketua Umum Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umroh, Joko Asmoro berdampak pada potensi penerimaan penjualan hingga mencapai Rp 2 triliun.

"Potensi penerimaan penjualan, dalam arti dalam 1 bulan hampir Rp 2 triliun. Karena harga umrah itu minimum 20 juta dan jamaah yang umrah sekitar 100.000 setiap bulannya," ujar Joko, Sabtu (29/2/2020).

Baca: Penundaan Umrah Sementara, Komisi 8 Minta Menteri Agama Hati-Hati Bicara

Baca: Pemerintah Terus Yakinkan Arab Saudi bahwa Indonesia Bebas Virus Corona

Ia tidak menyebutnya sebagai kerugian, Sebab, usaha tersebut, menurut dia, adalah bentuk pelayanan terhadap tamu Allah.

"Kejadian ini di luar kemampuan kita semua," ujarnya.

Baca: Viral Seorang Janda Kompak Menikah Bersama Tiga Anak Gadisnya, Resepsi Digelar di Lapangan Bola

Diperkirakan ada lebih dari 150.000 calon jamaah umrah yang sudah mendapatkan visa perjalanan ibadah umrah.

Akan tetapi, mereka akan tertahan sementara waktu karena tidak bisa pergi ketanah suci, setelah pemerintah Arab Saudi mengumumkan penangguhan tersebut.

Pada saat diumumkan penangguhan umrah itu dikatakan Joko, total ada 2.323 calon jamaah umrah yang tertahan di bandara Soekarno Hatta dan terdapat kasus lainnya akibat dampak penundaan tersebut.

"Yang sudah berangkat pada hari yang sama tapi tidak bisa masuk saudi, dan sedang transit ada 1685. Jadi yang kemaren sudah sempat transit kembali lagi semua, kecuali yang sudah berada disana (sudah umrah di saudi)," kata Joko.

"Alhamdulillah semua jamaah bisa memahami, tapi yang tidak bisa dipahsmi adalah yang sudah terbang tapi tidak sampai. ada juga yang sudah umrah tapi malah nggak bisa balik, setelah di negara transit," lanjutnya.

Pemerintah, lewat kementerian luar negeri (Kemlu) dan Kementerian agama (Kemenag) telah melakukan kordinasi dengan duta besar Arab Saudi di Jakarta terkait visa para jamaah yang hanya berlaku 15 hari.

Diharapkan, visa tersebut tidak hangus atau akibat penangguhan tersebut para jamaah dapat menggantinya di waktu pemberangkatan mereka, tanpa ada biaya atau penambahan biaya.

Hal itu dikarenakan besarnya biaya pembuatan visa yang mencapai USD 195 - USD 200.

"Terkait akomodasi, mitra kita sudah berhubungan baik hanya saja kemaren yang belum sempat terpecahkan adalah masalah visa karena visa besar biayanya sekitar 195-200 USD, karena akan habis selama 15 hari. Kalo harus proses ulang lagi tentunya ada biaya tambahan," ujar Joko

"Menag dan Menlu sudah melakukan kordinasi dengan Dubes Arab di Jakarta. karna visanya adalah visa elektronik. Jadi yang sudah ada visa tapi belum bisa masuk ke Arab bisa dibuat kembali tanpa biaya," ujarnya