TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak serius mengejar buron Harun Masiku.

Harun adalah bekas caleg Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang terjerat kasus dugaan suap pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR 2019-2024.

Peneliti ICW Kurnia Ramadhana mengatakan sejak awal lembaganya telah memprediksi kondisi di mana keberadaan sosok seperti Harun Masiku hilang entah ke mana.

Kurnia menilai terlalu banyak kontroversi yang menyelimuti kasus itu, mulai dari kegagalan menyegel kantor DPP PDIP, hingga tak kunjung digeledahnya kantor partai itu.

Baca: KPK Dalami Soal Pertemuan Ketua KPU Dengan Harun Masiku

Melihat kondisi itu, sambung dia, tak heran jika dugaan publik bahwa KPK tidak berani berhadapan dengan partai besar seperti PDIP bisa jadi benar.

“Harun Masiku jelang dua bulan tidak ditemukan oleh KPK. Kalau kita melihat background dari partai Harun Masiku PDIP kita juga harus melihat rekam jejak pimpinan KPK yang memang ketika proses seleksi, saudara Firli Bahuri pernah mengaku sempat bertemu Ketua Umum PDIP, Bu Megawati Soekarnoputri,” kata Kurnia saat dimintai konfirmasi, Senin (2/3/2020).

Kata dia, kunci penanganan kasus Harun Masiku ada di pimpinan KPK.

Apapun hasil investigasi dari pihak lain akan tetap mengalami jalan buntu jika KPK tidak berniat serius menyelesaikan kasus itu.

Menurutnya, kendalanya jelas ada di pimpinan KPK.

"Salah satu indikasinya adalah pengembalian penyidik Kompol Rossa Purbo Bekti oleh pimpinan KPK ke Polri. Padahal Kompol Rossa merupakan orang yang sejak awal memahami kasus ini," jelas Kurnia.

Kurnia mengatakan, apabila Harun tidak tertangkap, ICW menduga kasus penyuapan ini akan berhenti pada mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan dan juga beberapa penghubung antara Harun dan Wahyu.

Harun, ungkapnya, merupakan titik penting untuk membuka apakah ada aktor lain.

Selama ini, imbuh Kurnia, masyarakat mengenal KPK sebagai lembaga yang sangat cepat meringkus pelaku korupsi namun mengapa baru kali ini menurutnya KPK terlihat lamban memproses buronan.

"Dengan melihat kondisi KPK saat ini, masyarakat akan melihat KPK hanya memusatkan perhatian pada isu pencegahan, sementara penindakan pasti akan menurun dan konsekuensi logisnya adalah banyak pelaku korupsi tidak takut lagi menghadapi KPK," tegas Kurnia.