Laporan Wartawan Tribunnews.com Theresia Felisiani

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pengusaha Sandiaga Uno turut menanggapi masuknya nama Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) Basuki Tjahaja Purnama (BTP) atau Ahok dalam daftar kandidat Kepala Badan Otorita Ibu Kota Negara.

"Pak Ahok bukannya baru jadi Komut (Komisaris Utama) Pertamina. Tugas berat Pak Ahok harus dicek dulu, hasil rekam jejak dia berbulan-bulan ini di Pertamina seperti apa," kata Sandiaga Uno di ‎kawasan Senayan, Jakarta Pusat, Sabtu (7/3/2020).

Baca: Ahok Ditolak Mujahid 212, Pimpinan MPR: Nanti Presiden yang Pertimbangkan

Sandiaga Uno merasa banyak tugas Ahok yang perlu dilihat seperti pembenahan sektor migas, menghapus mafia migas, mengurangi impor, serta defisit perdagangan.

Meski begitu, Sandiaga Uno tetap memahami bahwa keputusan ‎siapa yang bakal menjadi Kepala Badan Otorita Ibu Kota Negara Baru merupakan hak prerogatif presiden.

Baca: Ali Ngabalin Ungkap Alasan Jokowi Pilih 4 Calon Pemimpin Ibu Kota Baru, Singgung Nama Ahok

"Kepala Badan Otoritas itu prerogatif presiden dan saya kira, saya tidak komentar. Tadinya saya mau komentari setelah 100 hari jadi Komut. Apa capain-capaiannya, apakah produksi Pertamina naik dan bagaimana harga miyak dan gas bumi di pelosok," ujar Sandiaga.

Terakhir Sandiaga merasa yang kini relevan diperbincangkan ialah bukan pergantian posisi atau jabatan melainkan esensi tugas dari seorang Kepala Badan Otorita Ibu Kota Negara Baru.

Baca: BTP Masuk Bursa Calon Pemimpin Ibu Kota Baru, Pandji Pragiwaksono Prediksi Ahok Jadi Capres 2024

Dimana Kepala Badan Otorita Ibu Kota Negara Baru harus cepat ditunjuk presiden.

Dia memiliki tugas yang berat dan pembiayaan tinggi ‎membangun ibu kota baru sesuai harapan.

Profil 4 Calon Pemimpin Ibu Kota Baru

Profil singkat empat calon pemimpin ibu kota baru, mulai dari Ahok, Azwar Anas, Bambang Brodjonegoro, hingga Tumiyana.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengumumkan daftar nama calon pemimpin ibu kota baru, Senin (2/3/2020).

Terdapat empat orang yang masuk dalam kandidat untuk menempati posisi tersebut.

Presiden rencananya akan mengumumkan nama yang terpilih menjadi kepala Badan Otorita Ibu Kota Baru pada pekan ini.

Diketahui, ibu kota baru direncanakan akan dikelolah secara khsusus oleh Badan Otoritas yang segera dibentuk.

Siapa sajakah mereka? Berikut profil singkat empat calon  pemimpin ibu kota baru yang  Tribunnews rangkum dari berbagai sumber:

Baca: Ahok Jadi Kandidat CEO Ibu Kota Baru, Ini 3 Nama Lain yang Telah Dikantongi Jokowi

Baca: Putra Putri Kalimantan Timur Diharapkan Masuk Dalam Struktur Pimpinan Badan Otorita Ibu Kota Negara

1. Basuki Tjahaja Purnama

Dikutip dari pertamina.com, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) lulus dari jurusan Teknik Geologi, Fakultas Teknik Universitas Trisakti dan mendapatkan gelar Insinyur pada 1989.

Setelahnya, Ahok menyelesaikan pendidikan magister pada 1994 dengan gelar Master Manajemen di Sekolah Tinggi Manajemen Prasetiya Mulya.

Ia tercatat pernah menggeluti bisnis tambang sebagai kontraktor di PT Timah Persero. 

Sedangkan karier politik Ahok dimulai saat dirinya menjadi Anggota DPRD Kabupaten Belitung Timur (2004), Bupati Belitung Timur (2005), dan Anggota DPR RI (2009).

Perjalanan Akoh di panggung politik semakin bersinar saat menjadi Wakil Gubernur DKI Jakarta (2012) dan Gubernur DKI Jakarta (2014).

Kini pria yang lebih suka dipanggil BTP ini ditunjuk sebagai Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) sejak 22 November 2019 berdasarkan Keputusan Menteri BUMN selaku Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT Pertamina (Persero) No.SK-282/MBU/11/2019 pada 22 November 2019.

2. Azwar Anas

Bernama lengkap Abdullah Azwar Anas merupakan pria yang menjabat sebagai Bupati Banyuwangi.

Dikutip dari TribunnewsWiki.com, Azwa kecil dilahirkan di Banyuwangi pada 6 Agustus 1973.

Tercatat Azwa sering berpindah-pindah daerah ketika menempuh pendidikan.

Pendidikan tingkat SD ia tempuh di tiga sekolah yang berbeda, yakni MI Karangdoro, Tegal Sari (1980), MI An-Nuqoyyah, Guluk-guluk, Sumenep, Madura (1982-1983), dan MI Kebunrejo Genteng, Banyuwangi (1983-1986).

Sedangkan pendidikan tinggkat tingginya ia jalani di S1 Fakultas Sastra Universitas Indonesia (UI) Jakarta (1994-1999), S1 Falkutas Tekhnologi Pendidikan IKIP Jakarta (1992-1998), dan S2 Falkutas Ilmu Sosial & Politik UI Jakarta (2002-2005 )

Azwa memulai karier politiknya pada 2001-2005 di Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dengan jabatan terakhir Wakil Sekjen.

Kemudian, ia berlabuh di partai berlogo kepala banteng, PDI Perjuangan.

3. Bambang Brodjonegoro

Sebelum terjun ke birokrasi, Bambang Brodjonegoro merupakan akademisi tulen.

Dikutip dari kemenkeu.go.id, Brodjonegoro lahir di Jakarta pada 3 Oktober 1966.

Ia menempuh pendidikan sarjana di bidang Ekonomi Pembangunan dan Ekonomi Regional pada Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia pada 1985-1990.

Kemudian dirinya melanjutkan pendidikan di University of Illinois at Urbana-Champaign, Amerika Serikat, dan meraih gelar Master pada 1995.

Sedangkan gelar Ph.D diraih dari universitas yang sama, pada Agustus 1997.

Brodjonegoro merupakan akademisi tulen, kariernya dihabiskan sebagai dosen di almamaternya, Universitas Indonesia.

Ia pernah menjadi dosen tamu pada The Department of Urban and Regional Planning, University of Illinois at Urbana-Champaign, Amerika Serikat, pada November 2002.

Pada 2005 hingga 2009 dirinya ditunjuk sebagai Dekan FE-UI.

Kemudian menjadi Director General Islamic Research and Training Institute, Islamic Development Bank hingga 2011.

Pada 27 Oktober 2014, Presiden Jokowi melantik Brodjonegoro sebagai Menteri Keuangan pada Kabinet Kerja pada 2014 hingga 2016.

4. Tumiyana

Ir Tumiyana, M.B.A lahri 10 Februari 1965 di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah.

Dikutip dari investor-id.wika.co.id, Tumiyana menempuh pendidikan Sarjana Teknik Sipil Universitas Borobudur pada 1994.

Sedangkan gelar magister manajemen ia peroleh dari Jakarta Institute of Management Studies pada 1997.

Kini menjabat sebagai Komisaris PT Kereta Cepat Indonesia China (2018 - sekarang).

Sebelumnya, Tumiyana pernah menjabat sebagai Direktur Keuangan - PT PP (Persero) Tbk (2008 - 2016) dan Direktur Utama - PT PP (Persero) Tbk (2016 - April 2018)

Tumiyana diangkat pertama kalinya sebagai Direktur Utama Wika sejak keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2017.

Rapat tersebut diselenggarakan pada 24 April 2018, berdasarkan Akta Keputusan RUPS Tahunan Nomor 94 Tanggal 26 April 2018.

(Tribunnews.com/Endra Kurniawan)