Tribun
TribunJualbeli
Tribun Network
About Us
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
No Thumbnail
Desktop Version

MA Batalkan Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan, Ini Kata Komisi IX DPR

Nihayatul Wafiroh menyambut baik keputusan Mahkamah Agung (MA) yang membatalkan kenaikan iuran BPJS Kesehatan.

MA Batalkan Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan, Ini Kata Komisi IX DPR
TRIBUN KALTIM/NEVRIANTO HARDI PRASETYO
Sejumlah petugas melayani peserta Jaminan Kesehatan Nasional di kantor BPJS Kesehatan di Jalan Abdul Wahab Syachranie, Kelurahan Air Hitam, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Kalimantan Timur 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi IX DPR Nihayatul Wafiroh menyambut baik keputusan Mahkamah Agung (MA) yang membatalkan kenaikan iuran BPJS Kesehatan.

Menurutnya, hal tersebut sejalan dengan keinginan Komisi IX DPR yang tidak ingin rakyat terbebani dengan kenaikan iuran BPJS Kesehatan, terutama untuk kelas III.

"Ini tentunya sangat kita harapkan, Komisi IX sudah berjuang luar biasa untuk berusaha supaya iuran BPJS tidak naik, terutama Kelas III," kata Nihayatul, Senin (9/3/2020).

Baca: Jave: Mengajak Berimajinasi Lewat Single “Fantasi”

Baca: Penjelasan KPK Terkait Hilangnya Nilai Religiusitas di Dalam Kode Etik Baru

Adanya keputusan tersebut, politikus PKB ini mengimbau kepada pihak terkait mengambil langkah strategis guna menutupi defisit yang dialami BPJS Kesehatan.

Ia menegaskan, solusi tersebut tanpa harus menaikkan iuran peserta BPJS Kesehatan.

"Alhamdulillah Mahkamah Agung membatalkan kenaikan iuran BPJS ini. Kita berharap Kementerian Keuangan, Kementerian Kesehatan dan BPJS Kesehatan segera mengambil langkah-langkah strategis untuk pelaksanaan dari keputusan MA ini," ujarnya.

"Dan tentunya kita juga perlu melakukan mendesain ulang bagaimana agar kekurangan biaya utang yang ditanggung BPJS kesehatan ini bisa teratasi tanpa harus menaikkan iuran peserta," imbuhnya.

Batal

Mahkamah Agung (MA) mengabulkan sebagian permohonan uji materi terhadap Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2019 tentang Jaminan Kesehatan.

Juru bicara MA Andi Samsan Nganro mengatakan putusan itu dibacakan pada Februari lalu.

Halaman
123
Penulis: chaerul umam
Editor: Sanusi
  Loading comments...
© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas