TRIBUNNEWS.COM - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menjadi salah satu instansi pemerintah yang memiliki banyak peminat bagi para pelamar Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2019.

PNS di Kemenkeu bekerja dalam mengurus keuangan negara yang memiliki gaji dan tunjangan yang relatif tinggi dibandingkan instansi lain.

Gaji dan tunjangan PNS berbeda-beda, tergantung pada masa kerja dan juga jabatan yang diemban.

Tunjangan yang bisa didapat PNS antara lain tunjangan kinerja, tunjangan keluarga, tunjangan anak, tunjangan kemahalan, tunjangan perwakilan, tunjangan jabatan, tunjangan kinerja, dan sebagainya.

Baca: Kisah Mahfud MD, Tak Punya Uang untuk Kuliah, Tak Lulus Tes CPNS, Dapat Beasiswa hingga Jadi Menteri

Dikutip dari Kompas.com, khusus untuk tunjangan kinerja di Kemenkeu, besarannya diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 156 Tahun 2014 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Keuangan.

Dalam aturan itu, pembayaran tunjangan kinerja atau yang lebih dikenal dengan tukin ini, diberikan dengan memperhitungkan capaian kinerja pegawai setiap bulannya.

Di Perpres tersebut, besaran tunjangan kinerja terbagi dalam 27 kelas jabatan, di mana semakin besar kelas jabatan PNS di Kemenkeu, maka semakin besar pula tukin yang diberikan.

Tunjangan kinerja paling rendah diterima PNS dengan level jabatan terendah yakni kelas jabatan 1 dengan besaran tukin Rp 2.575.000.

Lalu tunjangan kinerja tertinggi diterima pejabat tinggi di Kemenkeu dengan kelas jabatan 27 dengan besaran tukin Rp 46.950.000.

Baca: Update CPNS: Hari Terakhir SKD Kemenag di Sulawesi Selatan, Peserta yang Lolos Bersiap Lanjut SKB

Ambil contoh untuk kelas jabatan 9 maka besaran tunjangan kinerja yakni Rp 4.179.000, lalu kelas jabatan 8 menerima tukin Rp 3.980.000.

Sementara untuk pejabat setingkat eselon dengan kelas 27 mendapatkan tukin Rp 46.950.000, kelas jabatan 26 menerima tukin Rp 41.550,000, dan kelas jabatan 25 besaran tukinnya Rp 36.770.000.

Kelas jabatan di Kemenkeu diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 241 Tahun 2015 tentang Mekanisme Penetapan Jabatan dan Peringkat bagi Pelaksana di Lingkungan Kementerian Keuangan.

Penetapan jabatan dan peringkat didasarkan pada kompetensi teknis, pangkat, pendidikan, dan formasi jabatan pada pelaksana bersangkutan.

Sebagai contoh, seorang yang baru merintis karir di tahun pertama sebagai CPNS, dan ASN yang bersangkutan ditetapkan sebagai pelaksana umum di Kemenkeu golongan III dengan pendidikan S2, maka mendapatkan peringkat jabatan 9.