4 Kritik Anggota Komisi IX DPR Agar Pemerintah Fokus Tangani Corona
Anggota Komisi IX DPR RI, M. Nabil Haroen, memberikan 4 poin catatan penting kepada Pemerintah agar fokus penanganan pasien terjangkit corona Covid-19
Penulis: Facundo Chrysnha Pradipha
Editor: Siti Nurjannah Wulandari
Tiket murah di wilayah bisnis/kebijakan ekonomi, sedangkan virus corona itu penyakit.
Meski demikian, pemerintah harus menimbang ulang penggelontoran insentif untuk pariwisata. Prioritasnya di peningkatan pelayanan kesehatan.
Yang harus kita tingkatkan adalah kesadaran masyarakat Indonesia untuk proaktif mencegah penularan atau persebaran virus Corona.
Mereka yang baru perjalanan dari luar negeri, dari negara-negara yang tingkat infeksi virus corona tinggi, harus melapor ke rumah sakit yang dirujuk ke pengobatan Corona, atau mengikuti aturan sesuai dengan petunjuk dari Kementerian Kesehatan dan unit terkait.
Di sisi lain, warga Indonesia perlu mengurangi kegiatan-kegiatan berkumpul dengan massa dalam jumlah besar, yang kita tidak tahu apakah steril dari virus atau tidak.
Intinya kita perlu meningkatkan kesadaran dan kewaspadaan, meski tidak boleh panik di tengah krisis penyakit ini.
Selain itu, pemerintah dengan beberapa unit di bawahnya, harus terus menerus bekerja keras untuk mengatasi persebaran virus corona ini, dengan peningkatan layanan kesehatan, serta pemberian informasi yang akurat dari satu pintu untuk menumbuhkan kepercayaan dan kejelasan petunjuk atau mekanisme mengatasi persebaran virus bagi warga Indonesia."
Langkah Pemerintah
Pemerintah memastikan untuk mengeluarkan kebijakan dengan merujuk pada keputusan Badan Kesehatan Dunia (WHO).
Hal itu dilakukan Pemerintah RI setelah WHO menetapkan virus corona (Covid-19) sebagai pandemi global.
"Intinya itu sebuah ketentuan WHO yang menjadikan rujukan utama, dari Kemenkes pasti mengantisipasi tentang hal itu," kata Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (12/3/2020).
Moeldoko juga memastikan, pihaknya akan melakukan sejumlah langkah dalam mengantisipasi hal tersebut.
KSP akan mengundang semua potensi di perguruan tinggi, masyarakat, komunitas kesehatan, kumpulan dokter-dokter, untuk bersama menyelesaikan persoalan ini.
"Jadi kita tidak bertumpu kepada Dinkes, Kemenkes, tapi juga bagaimana teman-teman yang tersebar di perguruan tinggi terutama yang ilmu kesehatan," ucap Moeldoko.
