"Itu sebabnya tentu saja ini menjadi hak prerogatif presiden bahwa beliau mau memilih siapa pun itu adalah hak beliau," kata Ngabalin.

"Kalau dia memilih Ahok juga alhamdulillah, Azwar Anas, Tumiyana dan Mas Bambang juga its oke," imbuhnya.

Menurut Ngabalin, keempat calon Kepala Badan Otorita itu merupakan anak bangsa dan kader-kader negeri yang memiliki kompetensi yang tidak diragukan lagi kapasitasnya.

Baca: Ahok Masuk Kandidat CEO Ibu Kota Baru, Pengamat Nilai Jokowi Ingin Korbankan BTP: Lihat Masa Lalu

Baca: Said Didu Sebut Alasan Jokowi Ingin Libatkan Ahok di Ibu Kota Baru: Saling Memegang Kunci

Menanggapi hal itu, Juru Bicara Presidium Alumni (PA) 212 Haikal Hasan justru menyayangkan masuknya nama Ahok menjadi calon Kepala Badan Otorita ibu kota baru.

"Emang kagak ada orang lain apa (selain Ahok)?" kata Haikal.

Ia menyebut, bahwa pemerintah tidak memikirkan penolakan masyarakat saat nama Ahok dipilih jadi calon Kepala Badan Otorita ibu kota baru.

"Kenapa harus muncul (nama Ahok). Apa nggak dipikirkan daya tolaknya itu kayak apa?" terang Haikal.

Ia juga mempertanyakan, persetujuan DPR terkait proses pemindahan ibu kota baru.

"Apa DPR setuju, sudah dibicarakan? Apa orang-orang Kalimantan setuju, apakah Suku Dayak setuju? Apakah Suku Kutai setuju?"

"Akah putra Kalimantan setuju? Terus daya tolaknya di masyarakat gimana? Terus siapa dia?" terang Haikal.

Baca: Soal Bos Ibu Kota Baru, Ngabalin: Ketika Orang Sebutkan Nama Ahok Kenapa Kita Rasa Gatal Badan?

Haikal juga mempertanyakan soal kelayakan Ahok masuk dalam bursa Kepala Badan Otorita lantaran statusnya sebagai mantan narapidana.

"Apakah nggak malu nih orang pemerintah sendiri yang mengatakan apakah ASN layak mantan narapidana."

"Jadi pegawai negeri aja mesti pakai surat keterangan kelakuan baik, apakah itu bakal lolos semua?" terangnya Haikal.

Simak video lengkapnya:

(Tribunnews.com/Nanda Lusiana Saputri)