Ekonom Sarankan Pemerintah Pangkas Gaji dan Tunjangan Pejabat untuk Tambahan Anggaran Atasi Corona
Dalam penerapan kebijakan untuk menyelamatkan perekonomian dari ancaman corona ini, pemerintah dinilai belum berani
Penulis: Fitri Wulandari
Editor: Eko Sutriyanto
Laporan Wartawan Tribunnews, Fitri Wulandari
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sejumlah negara telah mengalokasikan anggaran fantastis untuk menangani dampak ekonomi yang disebabkan mewabahnya virus corona (Covid-19), satu diantara negara itu adalah Turki.
Pemerintah Turki telah menggelontorkan paket stimulus ekonomi senilai 100 miliar Lira Turki atau setara USD 15,4 miliar dan jika dirupiahkan mencapai Rp 250 triliun.
Melihat ala yang telah dilakukan negara lain, Ekonom INDEF Bhima Yudhistira menilai langkah ini tentunya bisa diikuti pemerintah Indonesia dengan memberikan insentif dalam bentuk universal basic income untuk mendukung para pelaku usaha yang terdampak corona.
"Memang harus dilakukan (proteksi), bentuknya universal basic income, agar pekerja tidak jatuh di bawah garis kemiskinan, bentuknya bisa cash transfer," ujar Bhima, kepada Tribunnews, Senin (23/3/2020).
Namun menurutnya, dalam penerapan kebijakan untuk menyelamatkan perekonomian dari ancaman corona ini, pemerintah dinilai belum berani.
Bhima pun menyarankan agar pemerintah berani melakukan pemangkasan terhadap gaji dan tunjangan para pejabat negara.
Baca: Sektor Pariwisata Dihantam Pandemi Corona, Harus Apa untuk Mencegah PHK Besar-besaran?
Baca: KPK Siapkan SOP Baru dalam Memeriksa Saksi Akibat Pandemi Corona
Baca: Daftar Harga HP Vivo: Seri Terbaru Vivo V19 dengan Kamera Selfie 32MP Dijual Rp 2,9 jutaan
Baca: Pertamina: Konsumsi Elpiji Non Subsidi Naik 25 Persen
"Terkait anggaran saya usulkan yang sedikit radikal. Satu hal yang kurang di Indonesia adalah langkah pejabat, menteri, direksi komisaris BUMN potong uang gaji tunjangan di saat negara dalam krisis anggaran," jelas Bhima.
Ia menegaskan bahwa dalam penanganan corona ini, masyarakat dan para investor akan percaya kepada pemerintah jika tunjangan dan gaji para pejabat negara ini bisa dipangkas hingga 50 persen untuk menambah anggaran penanganan corona.
"Kalau saja 30-40 persen gaji dan tunjangan dipotong, belanja pegawai dikurangi untuk eselon atas, dan 50-60 persen gaji direksi dan komisaris BUMN (dikurangi), pasti akan ada trust dari masyarakat dan investor bahwa pemerintah memang serius menangani virus corona bersama-sama," kata Bhima.
Perlu diketahui, banyak negara kaya di dunia berani menggelontorkan anggaran sebesar triliunan dolar AS untuk menangani dampak ekonomi dari corona yang kini telah mendorong ekonomi global ke arah resesi.
Inggris saat ini telah menyiapkan paket stimulus senilai USD 400 miliar atau setara Rp 6.200 triliun.
Amerika Serikat (AS) mengajukan paket stimulus sebesar USD 1 triliun, meskipun paket ini baru saja terganjal 'restu' Senat AS karena dinilai tidak merepresentasikan dukungan ekonomi terhadap kaum buruh.
Lalu Perancis, negara yang dipimpin Presiden Emmanuel Macron ini menganggarkan USD 50 miliar untuk menyelamatkan perekonomian negaranya dari jurang kehancuran akibat corona.