TRIBUNNEWS.COM - Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo menuturkan Peraturan Pemerintah (PP) mengenai karantina wilayah akan membantu daerah dalam menangani virus corona.

Hal tersebut disampaikan dalam video yang diunggah di kanal YouTube Kompas TV, Minggu (29/3/2020).

Ganjar menyebutkan, saat ini baru memberikan usulan untuk mengatasi virus corona atau Covid-19.

Baca: Soal Karantina Wilayah, Ganjar Pranowo akan Memetakan Tiap Daerah dan Bagi Menjadi Tiga Zona

Skema itu nantinya dapat dibantu dengan adanya PP yang kini masih dikaji oleh pemerintah pusat.

Setelah PP keluar, nantinya pemerintah daerah harus langsung bergerak mengendalikan Covid-19.

Ganjar sudah menghitung kebutuhan dana untuk Jawa Tengah saat karantina wilayah terjadi.

Disebutkan, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah harus menyiapkan sekira Rp 1,4 triliun.

"Kita baru usul, kan ini musti ditanggulangi dengan satu regulasi yang baik," tutur Ganjar.

"Saya kira PP itu akan bisa menyelesaikan, kalau PP itu nanti didorong kita musti siapkan."

"Saat kami menghitung, minimal kami harus menyediakan Rp 1,4 triliun untuk Jawa Tengah," tambahnya.

Ganjar melanjutkan, beberapa waktu yang lalu sudah berkoordinasi dengan sejumlah petinggi terkait di wilayah sekitar Jawa Tengah.

Baca: Bukan Lockdown, Pemerintah Akan Buat PP Karantina Wilayah, Tetap Ada Aktivitas namun Dibatasi

Baca: Update Corona Indonesia, 1.414 Pasien Positif Covid-19 di 31 Provinsi, Tingkat Kematian Capai 8,63%

Yakni seperti Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil.

Tim Gugus Tugas Jawa Tengah juga sudah melakukan komunikasi dengan Sekretaris Daerah Pemda DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, dan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ganjar mengungkapkan, seluruh daerah tersebut setuju untuk menjaga wilayah mereka.

Nantinya tidak akan ada pembedaan KTP, suku, maupun asal masyarakat.

Selama mereka masih berada di wilayah itu, pasti akan diberikan perlindungan dan pelayanan sebaik mungkin.

"Saya kemarin sudah diskusi dengan Pak Ridwan Kamil," ujar Ganjar.

"Gugus tugas kami sudah bicara dengan Sekda Pemda DKI, Jawa Barat, DIY, Jawa Timur yang ada di sekitar kami."

"Hampir semua prinsipnya menyetujui kita saling menjaga wilayahnya," ungkap dia.

"Bukan saling menjaga KTPnya, sukunya, dan asalnya," imbuhnya.

Dalam kesempatan itu, Ganjar kemudian memberikan contoh soal usulan penanganan Covid-19 setelah PP berlaku.

Misal, penularan pertama di Jawa Tengah setelah melakukan tracing ditemukan berasal dari Bogor.

Kemudian wilayah Bogor akan langsung dikunci.

Baca: Asri Welas Beri Himbauan Seluruh Karyawannya Bekerja dari Rumah di Tengah Wabah Corona

Baca: Ini 7 Arahan Presiden Jokowi terkait Percepatan Penanganan Covid-19

Lalu daerah sekitarnya membantu dengan permasalahan yang dihadapi oleh Bogor soal Covid-19 ini apa.

Begitu pula dengan DKI Jakarta, yang kini memiliki jumlah kasus terbanyak di Indonesia.

Meski demikian, Ganjar menuturkan sistematika dari karantina wilayahnya akan diatur masing-masing daerah.

"Kalau kita sebut zona merah itu klasternya ada umpama penularan pertama di Jawa Tengah dari Bogor, Bogor kunci," terang Ganjar.

"Kita bantu problemnya yang ada di Bogor apa."

"DKI banyak, lalu dikunci terus kemudian model isolasinya silakan diatur," lanjutnya.

Langkah selanjutnya, adalah menyiapkan jaring pengaman sosial.

Kemudian para petugas akan melakukan pencatatan terkait kebutuhan untuk memberikan jaminan pada masyarakat.

Setelah itu kebutuhan dana untuk menangani corona dapat disiapkan.

Ganjar mengatakan, untuk soal dana nantinya juga harus melewati tahap diskusi.

Baca: 9 Artis yang Dinyatakan Positif Virus Corona: Tom Hanks, Idris Elba, hingga Andrea Dian

Baca: 8 Artis dan Influencer Ikut Lawan Corona, Buat Galang Dana hingga Bagikan APD, Masker

Apakah akan ada dana dari pusat untuk membantu daerah.

Atau antar daerah yang akan saling topang menopang.

"Terus nanti jaring pengaman sosial disiapkan, petugas mencatat dengan baik, kemudian budget disiapkan," jelas Ganjar.

"Apakah dari pusat sharing dengan pemda, atau kita iuran bareng-bareng terus kemudian kita selesaikan," pungkasnya.