TRIBUNNEWS.COM - Menko Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan menyebut, pemerintah lebih memilih opsi imbauan daripada melarang masyarakat mudik.

Menurutnya, masyarakat akan tetap mudik, meski ada sebuah larangan dari pemerintah.

Nantinya masyarakat akan diimbau bahwa orang yang mudik pasti akan membawa penyakit.

"Pertama pertimbangan utamanya bahwa orang kalau dilarang pun tetap mudik saja."

"Kita enggak mau, jadi sekarang kita imbau kalau Anda mudik pasti bawa penyakit, hampir pasti bawa penyakit," ujar Luhut, dikutip dari YouTube Kompas TV, Kamis (2/4/2020).

Ia menjelaskan, orang yang mudik berisiko menularkan penyakit tersebut kepada keluarga yang tinggal di daerah.

"Kalau bawa penyakit itu di daerah sudah terbukti ada yang meninggal," katanya.

"Kita enggak mau itu, karena itu kita anjurkan untuk tidak mudik," jelas Luhut.

Baca: Ciri dan Gejala Virus Corona (Covid-19), Hari Pertama hingga Kelima Demam & Sesak Napas

Baca: Gejala Virus Corona Terbaru, Kenali Apa Itu Anosmia, Berikut Ciri-ciri Terinfeksi Covid-19

Baca: Cara Penyembuhan dan Gejala Virus Corona, Batuk hingga Kehilangan Indera Perasa

Ia menyebut, pemerintah harus menyiapkan kompensasi bagi masyarakat, jika mudik tetap dianjurkan.

"Jika mudik, kita berikan harus ada break kompensasinya di sini dan itu kita lakukan."

"Jadi pertimbangan utama kita supaya ekonomi tidak mati sama sekali," ungkap dia.

Luhut pun menganggap jika imbauan agar masyarakat tak mudik menjadi pilihan terbaik Jokowi dan para menteri.

"Mungkin ini pilihan yang terbaik dari banyak pilihan yang mungkin tidak cocok," ujarnya.

Mengenai kebijakan lockdown untuk menangani penyebaran virus corona, para menteri tak menyarankan itu kepada Jokowi.

Baca: Luhut Binsar Beri Alasan Pemerintah Tak Larang Mudik Saat Corona & Minta Daerah Tak Tolak Pemudik

Baca: Tak Ada Larangan Mudik Lebaran saat Pandemi Corona, Ini Kata Fadjroel Rahman hingga Luhut Binsar

Baca: Mudik Ditunda, Luhut: Libur Lebaran Mungkin Digeser ke Akhir Tahun

Ia mengungkapkan, Jokowi juga tak melihat kebijakan lockdown menjadi pilihan terbaik untuk diterapkan di Indonesia.

Alasannya, masyarakat dari ekonomi bawah dikhawatirkan terdampak dari kebijakan tersebut.

"Katakan kita lockdown, kita sudah lihat di India, Malaysia, di China sendiri hanya di Hubai itu yang lockdown," katanya.

"Presiden lebih jernih lagi melihat kalau kita lakukan dampak yang paling kena adalah masyarakat paling bawah," imbuh Luhut.

Pemudik Jadi ODP

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan pengawasan dan pengendalian masyarakat dalam pencegahan virus corona harus dilakukan di tingkat daerah, terutama di level kelurahan atau desa.

Ia ingin mendorong adanya partisipasi dari tingkat RT/RW, dalam pencegahan penyebaran virus corona.

Namun, masyarakat dinilai mulai sadar untuk mencegah penyebaran corona yang semakin luas di wilayah mereka.

“Saya ingin mendorong agar ada partisipasi di tingkat komunitas, baik itu RW maupun RT," ujar Jokowi, dikutip dari YouTube Sekretariat Presiden, Kamis (2/4/2020).

Pemudik yang pulang dari wilayah Jakarta dan sekitarnya, akan ditetapkan menjadi ODP setiba di kampung halaman.

Baca: PSI Sarankan Pemerintah Larang Masyarakat Mudik Demi Cegah Penyebaran Virus Corona

Baca: Cegah Penyebaran Virus Corona, Jusuf Kalla Imbau Warga Tidak Mudik Lebaran

Baca: Mensesneg Koreksi Pernyataan Jubir Presiden soal Pemerintah Bolehkan Mudik Lebaran

Warga yang mudik tersebut harus menjalankan isolasi diri di dalam rumah selama 14 hari.

"Sehingga pemudik yang pulang dari Jabodetabek bisa diberlakukan sebagai orang dalam pemantauan (ODP)."

"Sehingga harus menjalankan isolasi mandiri,” jelasnya.

Menurutnya, para pekerja terutama informal mengalami penurunan penghasilan akibat kebijakan pembatasan sosial.

Sehingga, masyarakat lebih memilih untuk melakukan mudik, meski hari lebaran masih bulan depan.

Jokowi juga meminta adanya jaring pengaman sosial yang harus segera diselesaikan.

“Ini sesuai dengan protokol kesehatan dengan kedisiplinan yang kuat," katanya.

"Saya kira akan memberikan pengaruh yang besar terhadap jumlah yang positif Covid-19,” imbuh Jokowi.

(Tribunnews.com/Nuryanti)