TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Merebaknya wabah virus corona (Covid-19) di Indonesia membuat para siswa sekolah diharuskan untuk belajar dari rumah (study from home) secara online.

Namun, tidak semua siswa dapat mengakses pendidikan secara online tersebut akibat berbagai keterbatasan.

Setidaknya ada 33,5 juta siswa yang tidak mendapatkan materi pembelajaran secara online.

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendesak pemerintah untuk memenuhi kebutuhan pembelajaran pelajar seluruh Indonesia di tengah wabah Covid-19 ini. 

"Hanya sekitar 34,5 persen yang bisa mengakses layanan pendidikan online," kata Fikri melalui keterangan tertulisnya, Sabtu (4/4/2020).

Baca: Kisah Kajari Bantul Sembuh dari Covid-19 Setelah Dirawat 20 Hari: Saya Tak Tau di Mana Saya Terpapar

Apalagi, ujar Fikri, di tengah wabah Covid-19 ini, Pemerintah Pusat mengeluarkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam rangka percepatan penanganan wabah tersebut. 

"Per hari ini Sabtu (4/4/2020) saja, jumlah kasus positif sebanyak 1.986 kasus dan 181 di antaranya meninggal dunia," ujarnya.

Ia menilai kebijakan PSBB sudah tepat dilakukan sebagai upaya untuk pencegahan penyebaran virus yang lebih masif. 

"Termasuk di institusi pendidikan yang memang tempat banyak orang berkumpul. Sudah tepat jika diliburkan, tetapi harus ada pengganti agar Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) dapat tetap berjalan," katanya.

Fikri mengatakan dari 514 kota/kabupaten di Indonesia, berdasar data yang diperoleh dari penyedia-penyedia edukasi berbasis online pada RDPU dengan Komisi X beberapa hari lalu, terdapat 176 kota/kabupaten yang sudah terakses layanan edutech ini.

Baca: Banyak Ditolak Warga yang Takut, Jenazah Positif Covid-19 Aman Dikuburkan & Sudah Dibungkus Berlapis

"Hanya 34,5 persen yang terakses, berarti ada 65 persen lebih daerah yang belum menjangkau materi-materi pembelajaran yang mereka sediakan," jelasnya.

Dengan persentase tersebut, jelas Fikri, dari 43,5 juta pelajar se-Indonesia, hanya sekitar 10 juta siswa yang mengakses materi pembelajaran dari platform online. 

"Ada 33,5 juta siswa yang tidak mendapatkan materi pembelajaran, oleh karenanya pemerintah perlu melakukan terobosan dalam waktu singkat dan cepat supaya mereka terselamatkan," ujarnya.

Fikri menambahkan, meski UN sudah dihapus dan diganti dengan nilai atau akumulasi nilai semester sebelumnya, namun semua pihak harus bekerjasama dalam penanganan Covid-19.

"Meski UN sudah ditiadakan dan diganti dengan nilai atau akumulasi nilai semester sebelumnya, akan tetapi, saya pikir semua pihak harus bekerjasama dalam penanganan Covid-19 dengan mengupayakan seluruh pelajar dapat memperoleh haknya di bidang pendidikan meski tetap di rumah saja," katanya. (chaerul/tribunnetwork/cep)