TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Aktivitas pengiriman pekerja migran Indonesia (PMI) asal Malaysia yang menggunakan jalur laut secara ilegal melalui perairan Batam yang akan kembali ke Indonesia belakangan ini ditengarai meningkat.

Menyikapi hal tersebut, Badan Keamanan Laut (Bakamla) terus melakukan penyekatan terhadap aktivitas pengiriman PMI ilegal dari Malaysia mengingat wilayah perairan Batam masih memiliki sejumlah jalur tikus yang kerap digunakan para mafia TKI ilegal yang mengakses laut dari perairan Malaysia.

Kepala Zona Maritim Barat Bakamla Laksma Eko Murwanto mengatakan, Bakamla melalui zona maritim barat terus melaksanakan penyekatan di beberapa simpul masuk menuju kepelabuhan tikus dengan menyiagakan 2 RHIB, 1 Katamaran dan KN.Belut Laut.

"Zona Maritim Barat melaksanakan koordinasi yang ketat dengan pihak APMM Malaysia," ujarnya (7/4/2020).

Eko menjelaskan, Pemerintah RI telah menentukan Pelabuhan Tanjung Balai Karimun dan Batam (Pelabuhan Batam Center) sebagai pelabuhan resmi yang diijinkan untuk menerima PMI dari Malaysia.

Baca: Penjelasan Lengkap Gubernur Anies Tentang PSBB Jakarta, Berlaku Mulai Jumat, 10 April

Hal demikian mempermudah proses screening kesehatan dan menjamin pengendalian wabah corona yang belakangan ini penyebarannya semakin masif.

Baca: Polisi: Penerapan PSBB Tidak Beda Jauh dengan Physical Distancing

Eko menambahkan, jajarannya memperketat pengawasan di simpul-simpul pintu masuk ke pelabuhan tikus setelah menerima informasi intelijen dari APMM Malaysia yang menginformasikan adanya perkiraan gerakan pulang TKI ke Batam.

Baca: Teknologi Mesin Turbocharged Bikin Glory 560 Lebih Lincah dan Efisien untuk Mobilitas Perkotaan

Caranya antara lain dengan menggerakkan sejumlah kapal patroli untuk menyekat wilayah perairan Tanjung Balai Asahan dan Dumai.

“Saya menerima informasi, setelah berkoordinasi dengan pejabat APMM Malaysia Laksma Aminuddin, dan segera meningkatkan kesiagaan. Namun saat ini kami belum menemukan kontak tersebut pada sektor sekat yang kami tentukan," ujarnya.

Ada kemungkinan speedboat mengarah ke Tanjung Pinang, dan sudah kami teruskan informasi tersebut ke satuan samping di wilayah tersebut untuk ditindaklanjuti," paparnya.

Eko mengakui, panjangnya garis pantai Selat Malaka memang cukup menyulitkan terutama dengan keterbatasan sarana patroli yang dimiliki.

Namun hal tersebut tidak mengurangi upaya Bakamla melalui berkoordinasi dengan satuan patroli dari TNI AL dan Kementerian atau Lembaga terkait lainnya untuk bersinergi menyekat wilayah-wilayah potensial yang menjadi jalur tikus bagi para TKI Ilegal.

Kepala Bakamla RI Laksdya TNI Aan Kurnia, S.Sos.,M.M. mengatakan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menginstruksikan kepada Bakamla agar mengoordinir semua kapal patroli yang ada di laut untuk memperkuat atau mengawasi daerah-daerah yang rawan jalur laut ilegal.

"Saat ini memang telah terjadi penurunan perlintasan dari Malaysia ke kepulauan Riau, dari ribuan saat ini telah sekitar 500-an TKI dengan total 37.769 orang sepanjang Maret - April ini," ujar jenderal bintang tiga TNI AL ini.