TRIBUNNEWS. COM, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menginstruksikan jajaran menterinya untuk segera mengimplementasikan kebijakan pengurangan dampak ekonomi pandemi corona, baik itu program bantuan sosial (bansos) maupun jaring pengaman sosial (Social safety net).

"Berkaitan dengan dampak sosial ekonomi, saya minta Menteri Sosial, Menteri Keuangan juga minggu ini (kebijakan) semuanya harus bisa jalan," kata Presiden dalam Rapat terbatas, Senin (13/4/2020).

Pasalnya, kata Presiden, kondisi saat ini sudah mendesak. Sehingga masyarakat harus segera menerima manfaat bantuan tersebut.

Baca: Tidak Perlu lagi Beli, Semua Pasti Bisa Bikin Resep Risoles Isi Daging yang Enak ini di Rumah

Baca: Selain Lawang Sewu, Ini 6 Bangunan Peninggalan Belanda di Semarang

"Baik yang berkaitan dengan kartu prakerja, baik yang berkaitan dengan PKH (Program Keluarga Harapan) baik yang berkaitan dengan bantuan sosial langsung, baik berkaitan dengan kartu sembako, baik yang berkaitan dengan pembagian sembako di Jabodetabek, semuanya harus jalan minggu ini," katanya.

Hasil pemantauan di lapangan kata Presiden, masyarakat saat ini sudah menunggu bantuan tersebut.

Jangan sampai menurutnya ada anggapan bahwa kebijakan bantuan, hanya di mulut saja dan tidak ada realisasinya.

"Kemarin saya melihat bahwa kebutuhan itu sudah ditunggu oleh masyarakat, jangan nanti di bawah melihat kita ini hanya omong saja tapi barang tidak sampai ke rakyat, ke masyarakat," pungkasnya.

Sebelumnya, selain jaring pengaman sosial (social safety net) pemerintah juga menyiapkan sejumlah bantuan sosial bagi masyarakat lapisan bawah yang terkena dampak Pandemi Corona.

Bantuan sosial tersebut ada yang berupa bantuan sembako ataupun bantuan langsung tunai (BLT).

Pertama yakni bantuan khusus bahan pokok (sembako) dari pemerintah pusat untuk masyarakat DKI Jakarta. Nilainya sebesar Rp 600 ribu per kepala keluarga (KK) per bulan.

"Dialokasikan untuk 2,6 juta jiwa atau 1,2 KK, dengan alokasi anggaran Rp, 2,2 triliun," kata Presiden dalam konferensi pers, Kamis, (9/4/2020).

Kedua yakni bantuan sembako yang ditujukan bagi masyarakat di daerah penyangga Jakarta, yakni Depok, Bogor, Tangerang, dan Bekasi (Bodetabek). Bantuan diberikan kepada 576 ribu kepala keluarga.

"Dengan nilai 600 ribu per bulan, selama 3 bulan, dengan total anggaranp Rp 1 triliun," katanya.

Bantuan ke tiga ditujukan kepada masyarakat lapisan bawah di luar Jabodetabek. Jenis bantuan yang diberikan bukan bantuan sembako melainkan bantuan langsung tunai alias BLT.

Adapun mereka yang menerima bantuan adalah masyarakat yang belum menerima program bantuan apapun dari pemerintah baik itu Program Keluarga Harapan (PKH), maupun Program Kartu Sembako.

"Diberikan kepada 9 juta kepala keluarga, sebesar Rp 600 ribu per bulan, diberikan selama tiga bulan. Dengan total anggaran yang disiapkan Rp 16,2 triliun," katanya.

Keempat yakni pengalokasian dana desa untuk bantuan sosial di desa. Presiden mengatakan bahwa bantuan sosial tersebut akan diberikan kepada 10 juta Keluarga.

"Besarannya Rp 600 ribu per bulan, selama tiga bulan dengan anggaran yang disiapkan Rp 21 triliun," katanya.

Selain itu terdapat Program Keselamatan yang akan dilakukan oleh Polri. Presiden mengatakan bahwa program tersebut seperti program kartu prakerja yang mengombinasikan bantuan sosial dan pelatihan. Program ditujukan kepada 197 ribu pengemudi taksi, sopir bus, sopir truk, dan kernet.

"Akan diberikan insentif Rp 600 ribu per bulan selama tiga bulan. Anggaran yang disiapkan

di sini adalah sebesar Rp 360 miliar," pungkasnya.

Baca: Jokowi Minta Tes PCR Corona Bisa Dilakukan untuk 10 Ribu Orang Per Hari

Baca: PSBB di Bodebek Mulai 15 April 2020, Sanksi hingga Peraturan akan Ditetapkan Wali Kota dan Bupati