TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintah telah mengimbau masyarakat untuk tidak mudik Lebaran guna memutus mata rantai penyebaran virus corona (Covid-19).

Meski begitu, sebanyak 11 persen masyarakat Indonesia berencana tetap mudik Lebaran tahun 2020 ini.

Angka itu merupakan hasil survei yang dilakukan Saiful Mujani Research & Consulting (SMRC) pada 9 sampai 12 April 2020 terhadap 1.200 responden yang diwawancarai melalui telepon dan dipilih secara acak, dengan margin of error 2,9 persen.

"Secara nasional, persentase warga yang ingin mudik mencapai 11 persen atau setara dengan 20 juta warga dewasa," kata CEO SMRC Sirajuddin Abbas melalui keterangan tertulis kepada Tribunnews.com, Jumat (17/4/2020).

Menurut hasil survei tersebut, sebanyak 31 persen warga Jakarta menyatakan berencana mudik di tengah wabah virus corona.

Lalu, sebanyak 12 persen warga Jawa Timur juga berencana tetap mudik.

Kemudian, warga Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Banten yang berencana mudik masing-masing sebesar 10 persen.

"Sedangkan, warga Sulawesi Selatan 6 persen, dan lainnya 1 persen," ucap Abbas.

Abbas meminta pemerintah untuk terus mengedukasi masyarakat agar tidak mudik di tengah pandemi virus corona (Covid-19).

"Mengingat masih tingginya minat para perantau untuk mudik, tampaknya masih diperlukan edukasi dan penataan yang lebih tegas terhadap kegiatan mudik terutama dari Jakarta," jelas Abbas.

"Upaya lebih kuat untuk mencegah warga pulang kampung, khususnya warga di DKI," tambahnya.

Baca: Forbes: Kekayaan 200 Pengusaha Terkaya Rusia Berkurang 40 Miliar Dolar AS

39 Persen Setuju Sanksi

Kemudian sebanyak 39 persen warga setuju jika pelanggar kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) virus corona (Covid-19) diberi sanksi. Sanksi yang dimaksud berupa denda atau hukuman lainnya.

"Sikap warga dalam mendukung atau tidak mendukung pemberlakuan sanksi terhadap warga yang melanggar kebijakan PSBB cukup terbelah, yang setuju 39 persen," kata Sirajuddin Abbas.

Sementara, sebanyak 31,2 persen masyarakat tidak setuju jika sanksi diterapkan. Angka itu sedikit lebih kecil dibandingkan presentase yang setuju. Sedangkan, sebanyak 29,8 persen lainnya memutuskan tidak menjawab.

Hasil survei juga menunjukkan, provinsi yang warganya paling banyak mendukung pemberlakuan sanksi pelanggar PSBB adalah Jawa Timur dan Banten, dengan presentase sebesar 45 persen.

Kemudian, warga DKI Jakarta yang memberikan dukungan sebanyak 40 persen. Warga Sulawesi selatan 37 persen, Jawa Tengah 34 persen dan Jawa Barat 29 persen.

Survei juga menemukan bahwa 64,8 persen masyarakat percaya PSBB mampu mencegah penyebaran virus corona (Covid-19).

Baca: Pimpinan OPM Tandi Kogoya Ditembak Mati, Sekuriti Freeport Diciduk

Setuju Motor Tak Berpenumpang

Hasil survei untuk sepeda motor tak boleh membawa penumpang, menunjukkan angka 63 persen masyarakat Indonesia setuju sepeda motor tak boleh membawa penumpang di kawasan PSBB.

Sementara, sebanyak 32 persen masyarakat tak setuju terhadap aturan pembatasan penumpang.

"Yang mendapat persetujuan warga paling rendah adalah aturan bahwa sepeda motor tidak boleh membonceng 63 persen," kata Abbas.

Survei juga menunjukkan, bahwa sebanyak 66 persen masyarakat setuju ojek online tidak boleh membawa penumpang. Sementara, yang tidak setuju terhadap aturan ini sebanyak 27 persen.

"Variasi itu logis karena pengguna motor dan kerja bersandar pada angkutan orang dengan motor jauh lebih banyak dari yang menggunakan mobil pribadi," kata Abbas.

Sedangkan, aturan PSBB yang paling banyak mendapat respons positif ialah pengurangan penumpang mobil pribadi dan pelaksanaan sekolah di rumah. Sebanyak 86 persen masyarakat setuju terhadap aturan ini.

"Pengguna mobil pribadi lebih siap secara ekonomi untuk tinggal di rumah dibanding pengendara motor dan pekerja yang bergantung pada pengangkutan orang (Ojeg)," jelas Abbas.

Baca: Masih Beroperasi Saat Pemberlakuan PSBB, 23 Perusahaan di Jakarta Ditutup Sementara

Pemerintah Provinsi Cepat

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi terus berkolaborasi dalam menghadapi pandemi virus corona (Covid-19) di Indonesia.

Namun, sebanyak 43 persen masyarakat menilai bahwa Pemerintah Pusat melakukan penanganan wabah Covid-19 secara cepat.

Hasil itu masih kalah dibanding penilaian masyarakat terhadap kerja Pemerintah Provinsi. Sebanyak 50 persen masyarakat menilai, Pemerintah Provinsi cepat dalam menangani pandemi Covid-19 ini.

Angka itu merupakan hasil survei yang dilakukan Saiful Mujani Research & Consulting (SMRC) pada 9 sampai 12 April 2020 terhadap 1.200 responden yang diwawancarai melalui telepon yang dipilih secara acak, dengan margin of error 2,9 persen.

"Mayoritas warga menilai pemerintah provinsi cepat," kata CEO SMRC Sirajuddin Abbas melalui keterangan tertulis kepada Tribunnews.com, Jumat (17/4/2020).

Sedangkan, sebanyak 9 persen masyarakat menilai penanganan virus corona oleh Pemerintah Pusat sangat cepat. Lalu, 30 persen menilai Pemerintah Pusat lambat dan lima persen sangat lambat.

Untuk Pemerintah Provinsi, sebanyak sembilan persen menilai Pemerintah Provinsi sangat cepat. Lalu, 30 persen menilai penanganan pemerintah provinsi lambat dan lima persen menilai sangat lambat.

77 Persen Masyarakat Terancam Penghasilannya

Lembaga penelitian Saiful Mujani Research & Consulting (SMRC) melakukan survei masyarakat Indonesia terancam penghasilannya akibat wabah virus corona (Covid-19).

Hasilnya, survei dilakukan pada 9 sampai 12 April 2020 , menunjukkan sebanyak 77 persen masyarakat Indonesia merasa terancam penghasilannya berkurang akibat wabah Covid-19.

Selain itu, ada 25 persen masyarakat atau kurang lebih 50 juta warga dewasa menyatakan tidak bisa lagi memenuhi kebutuhan pokok.

Survei dilakukan terhadap 1.200 responden yang diwawancarai melalui telepon yang dipilih secara acak dengan margin of error 2,9 persen.

Baca: 92 dari 151 Awak KM Lambelu Positif Covid-19

"Hasil ini konsisten dengan temuan bahwa sekitar 77 persen warga merasakan penurunan pendapatan dibanding sebelum wabah," kata CEO SMRC Sirajuddin Abbas melalui keterangan tertulis yang diterima Tribunnews.com, Jumat (17/4/2020).

"Proporsinya juga membesar hampir dua kali lipat dibanding temuan survei dua minggu sebelumnya, 41 persen," tambahnya.

Survei juga menunjukkan, 67 persen rakyat Indonesia menyatakan kondisi ekonomi semakin buruk saat pandemi Covid-19.

Sebanyak 24 persen yang menyatakan tidak ada perubahan ekonomi akibat pandemi Corona dan yang menyatakan ekonominya lebih baik sebesar 5 persen.

Kemudian, 15 persen warga menyatakan tabungan yang mereka miliki hanya cukup untuk beberapa minggu ke depan. Sementara itu, 15 persen warga lainnya menyatakan tabungan mereka hanya cukup untuk satu minggu. (fransiskus/tribunnetwork/cep)