Tanggapan PKS Tentang Materi Kursus Kartu Prakerja yang Dikritik Mirip Konten di YouTube
Materi pelatihan yang tersedia di akun YouTube justru lebih efektif daripada yang diberikan di program Kartu Prakerja.
Penulis: Vincentius Jyestha Candraditya
Editor: Choirul Arifin
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Vincentius Jyestha
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PKS Kurniasih Mufida angkat bicara soal materi kursus kartu prakerja yang disebut mirip konten di YouTube.
Kurniasih berpandangan tak semua masyarakat bisa mengakses hal tersebut karena permasalahan internet.
Dia merujuk pada data Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) dimana jumlah pengguna internet tahun 2019 berada di angka 171,17 juta jiwa. Atau dengan kata lain sekitar 64,8 persen sudah terhubung ke internet dan mayoritas pengguna ada di Jawa.
"Kalau lewat YouTube nggak bisa diakses masyarakat yang susah Wi-Fi. Nah bagaimana dengan masyarakat yang belum bisa akses internet," ujar Kurniasih, ketika dihubungi Tribunnews.com, Senin (20/4/2020).
"Belum lagi pada saat sulit seperti ini. Daya beli kuota data di masyarakat terdampak Covid-19, pasti juga menurun karena dana yang ada akan prioritas untuk pemenuhan kebutuhan pokok," imbuhnya.
Baca: Ramadan Ini Masjid Istiqlal Tiadakan Tarawih dan Buka Puasa Bersama, Juga Takbir dan Salat Ied
Dia menilai seharusnya pemerintah memberikan kewenangan kepada Pemda untuk mengelola Kartu Prakerja dengan melibatkan Balai Latihan Kerja, Pusat Pelatihan Kerja, UMKM dan para pengelola usaha mikro yang ada di setiap daerah.
Baca: Penjelasan Dewan Pakar IDI: Virus Corona Berpotensi Mati dengan Sendirinya
Menurutnya hal itu lebih realistis dan bisa menumbuhkan perekonomian rakyat Indonesia. Dia juga meminta agar pelatihan yang diberikan sesuai dengan situasi pandemi Covid-19.
"Misal pelatihan membuat masker, mengelola pengadaan kebutuhan pokok warga setempat dan usaha lain yang masih bisa dijalankan pada saat pandemi seperti ini," kata dia.
Baca: Ekonom Muda Ini Ajak Debat Terbuka CEO Ruangguru dan Stafsus Milenial Presiden Jokowi
"Dari plafon Rp3,5 juta per pemegang kartu pekerja, seharusnya diperbesar plafonnya untuk insentif atau pemberian cash untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari masyrakat terdampak," tandasnya
Sebelumnya diberitakan, ekonom INDEF Bhima Yudhistira menilai materi pelatihan yang diberikan dalam Kartu Prakerja tak efektif untuk para pencari kerja.
Pasalnya, materi yang diberikan tidak relevan dengan kondisi masyarakat saat ini yang lebih membutuhkan bantuan ketimbang pelatihan.
Bahkan, menurut dia, materi pelatihan yang ada di akun YouTube justru lebih efektif daripada yang diberikan di program Kartu Prakerja.
"Karena yang saya lihat di YouTube, mau mencari pelatihan teknis apa pun secara online dari A-Z, di YouTube lebih bagus daripada di Kartu Prakerja sekarang," kata Bhima dalam diskusi online DPP PAN bertema "Mencegah PHK Massal, Menyelamatkan Ekonomi Nasional", Jumat (17/4/2020).