Pelarangan Mudik oleh Jokowi Dinilai Agak Terlambat
Anggota Komisi I DPR RI Sukamta menilai pelarangan mudik yang dikeluarkan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) agak terlambat.
Penulis: Vincentius Jyestha Candraditya
Editor: Anita K Wardhani
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Vincentius Jyestha
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi I DPR RI Sukamta menilai pelarangan mudik yang dikeluarkan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) agak terlambat.
Pasalnya sudah banyak masyarakat yang sudahk pulang ke kampung halaman masing-masing.
"Saya heran kenapa baru hari ini soal larangan mudik ada keputusan. Sudah agak terlambat, tapi lebih baik daripada sangat terlambat," ujar Sukamta, kepada Tribunnews.com, Rabu (22/4/2020).
"Karena berdasar data dari Kementerian Perhubungan sudah ada sekitar 900 ribu-an warga Jabodetabek yang terlanjur mudik duluan. Ini bukan angka yang kecil," imbuhnya.
Berdasarkan data tersebut, Sukamta melihat potensi penyebaran virus ke daerah-daerah sudah terjadi dengan curi start mudik ini.
Wakil Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menyatakan keputusan pelarangan mudik bukan ranah kebijakan kepala daerah, melainkan pemerintah pusat.
Sehingga, menurut wakil rakyat dari Daerah Istimewa Yogyakarta tersebut para kepala daerah pun hanya bisa mengantisipasi.
Sukamta mengatakan seharusnya sejak awal pemerintah sudah memiliki kesigapan dan membuat grand design penanggulangan pandemi Covid-19.
"Tolonglah pemerintah lebih tegas dan komprehensif dalam mengambil keputusan yang berakibat pada nyawa warga negara. Semoga tidak ada ralat lagi dari jubir Presiden atau Mensesneg. Jangan sampai kita mendengar keputusan yang mencla-mencle, yang diralat bolak-balik," tandasnya.
--
