Tribun
TribunJualbeli
Tribunnews.com
Tribun Network
About Us
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
No Thumbnail
Desktop Version

Omnibus Law Cipta Kerja

Demokrat Berharap Pembahasan Semua Klaster RUU Cipta Kerja Ditunda Sampai Covid-19 Selesai

Hinca Panjaitan mengatakan, pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja lebih baik dilakukan setelah Indonesia terbebas dari pandemi Covid-19

Demokrat Berharap Pembahasan Semua Klaster RUU Cipta Kerja Ditunda Sampai Covid-19 Selesai
chae
Hinca Panjaitan. 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Seno Tri Sulistiyono

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Fraksi Partai Demokrat meminta pemerintah dan DPR tidak hanya menunda pembahasan klaster ketenagakerjaan saja, tetapi semua klaster yang ada dalam Omnibus Law RUU Cipta Kerja.

Anggota Badan Legislasi DPR dari Fraksi Demokrat, Hinca Panjaitan mengatakan, pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja lebih baik dilakukan setelah Indonesia terbebas dari pandemi virus corona atau Covid-19.

Baca: Jokowi Tunda Pembahasan RUU Cipta Kerja, Andi Gani: Beliau Mendengar Suara Buruh

"Demokrat tetap berpandangan semua klaster ditunda sampai kita bisa selesaikan urusan yang maha penting dalam bernegara yakni menangani covid-19," ujar Hinca Panjaitan kepada Tribunnews.com, Jakarta, Jumat (24/4/2020).

Di sisi lain, Hinca mengapresiasi sikap pemerintah yang mendengarkan suara Demokrat dan rakyat, khususnya kalangan buruh terkait klaster ketenagakerjaan.

Baca: Pembahasan RUU Ciptaker Ditunda, Arief Poyuono: Kangmas Jokowi dan Mbak Puan Mau Dengar Kaum Buruh

"Kita apresiasi sikap pemerintah yang sejalan dengan sikap Partai Demokrat di DPR untuk menunda pembahasan RUU Cipta Kerja," kata Hinca.

Terdapat 11 klaster di dalam RUU Cipta Kerja, di antaranya, Penyederhanaan Perizinan, Persyaratan Investasi, Ketenagakerjaan, Kemudahan Pemberdayaan, Perlindungan UMK-M dan Perkoperasian.

Baca: Buruh Batal Gelar Aksi Unjuk Rasa di Depan Gedung DPR Pada 30 April 2020

Kemudian, Kemudahan Berusaha, Dukungan Riset dan Inovasi, Administrasi Pemerintahan, Pengenaan Sanksi, Pengadaan Lahan, Investasi dan Proyek Strategis Nasional, dan terakhir klaster Kawasan Ekonomi.

Jokowi Sepakat Tunda Pembahasan RUU Cipta Kerja Klaster Ketenagakerjaan

Pemerintah bersama dengan DPR sepakat untuk menunda pembahasan klaster Ketenagakerjaan dalam RUU Cipta Kerja. 

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan pihaknya telah menyampaikan kepada DPR untuk menunda pembahasan tersebut.

Halaman
12
Penulis: Seno Tri Sulistiyono
Editor: Adi Suhendi
  Loading comments...
© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas