TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -  Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian berharap program Kartu Prakerja dapat diprioritaskan kepada para pekerja yang dirumahkan maupun yang di-PHK (pemutusan hubungan kerja).

Hetifah merujuk pada data Kementerian Ketenagakerjaan yang mencatat terdapat 2,08 juta pekerja dari sektor formal dan informal yang terdampak Covid-19.

"Pekerja formal yang dirumahkan mencapai 1,3 juta, sedangkan yang di-PHK sebanyak 241.431 pekerja. Adapun dari sektor informal tercatat ada 538.385 pekerja yang kehilangan pekerjaan. Saya mereka dapat diprioritaskan untuk mendapatkan Kartu Prakerja," ujar  Wakil Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian  kepada Tribunnews.com, Jumat (1/5/2020).

Menurutnya program tersebut patut didukung dengan catatan akurasi pendataan harus ditingkatkan.

Sehingga tidak secara acak pemilihannya, akan tetapi sistem dapat mendeteksi siapa yang patut diprioritaskan mendapatkan program tersebut.

Hetifah mengatakan program Kartu Prakerja sebenarnya merupakan salah satu upaya pemerintah dalam memberikan pendidikan secara nonformal pada rakyatnya.

Namun dengan adanya Covid-19, ada beberapa aspek yang disesuaikan sehingga menjadi semi-bansos. Meski begitu, dia berharap pelaksanaan program ini dapat terus dimodifikasi sesuai dengan aspirasi masyarakat.

"Kemarin dikatakan oleh direktur pelaksana bahwa akan dibuka hingga 30 gelombang hingga akhir November. Ini baik sekali dan saya harap dapat mengakomodasi semua yang membutuhkan," katanya.

Baca: Kumpulan Ucapan Hari Buruh atau May Day 1 Mei, Cocok Dibagikan di Akun Media Sosialmu

Baca: Imbas Covid-19, 15 Ribu Karyawan Boeing di Ambang PHK

Baca: Beri Selamat Hari Buruh, Puan: RUU Omnibus Law Terkait dengan Nasib Buruh

"Evaluasi dari setiap gelombang harus dipertimbangkan sebagai masukan untuk gelombang berikutnya, sehingga terus ada peningkatan kualitas dan efektivitas program," jelasnya.

Di sisi lain, dia  mengaku mendapat banyak masukan mengenai bentuk bantuan yang diharapkan oleh pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif (parekraf), termasuk mengenai Kartu Prakerja.

"Masukan-masukan ini telah menjadi pertimbangan pemerintah dalam merancang program, hingga pelaku parekraf menjadi salah satu kelompok yang diprioritaskan," kata dia.

"Saya harap dalam beberapa bulan ke depan terus ada proses dialog yang intensif antara masyarakat dan pemerintah terkait program ini, sehingga kartu prakerja ini berjalan secara partisipatif dan dinamis, sesuai kebutuhan lapangan," tandas Hetifah.