TRIBUNNEWS.COM - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengungkapkan para pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) dan dirumahkan akan diprioritaskan dalam program Kartu Prakerja.

Kendati demikian Airlangga menuturkan para pekerja tersebut tidak akan dimasukkan secara sekaligus.

Nantinya mereka yang terkena PHK dan dirumahkan di masa pandemi Covid-19 akan dimasukan secara bertahap.

Pernyataan ini disampaikan Airlangga saat memberikan keterangan pers setelah rapat terbatas (Ratas) dengan topik "Mitigasi Dampak Covid-19 terhadap Sektor Ketenagakerjaan" pada Kamis (30/4/2020). 

"Mereka yang terkena PHK dan dirumahkan ini akan dimasukkan ke dalam program Kartu Prakerja secara bertahap dan bergelombang dalam 4-5 minggu ke depan," kata Airlangga yang dikutip dari Kompas.com.

Sementara itu, dikutip dari Setkab.go.id, Airlangga mengungkapkan terdapat 1,7 tenaga kerja yang terdampak akibat pandemi Covid-19 ini.

Hingga saat ini kata Airlangga total jumlah tenaga kerja yang dirumahkan sebanyak 1,4 juta dan sekira 375 ribu pekerja terkena PHK selama pandemi Covid-19 di Indonesia.

Jumlah tersebut masih ditambah dengan 314.833 orang pekerja sektor informal yang juga terdampak akibat penyebaran virus tersebut.

"Data ini adalah data yang telah dipusatkan oleh Kementerian Tenaga Kerja, diverifikasi dan ini berbasis kepada selain daripada Kementerian Tenaga Kerja juga terkait dengan BPJS Ketenagakerjaan,” jelasnya.

Adapun sampai saat ini, terdapat sekitar 9 juta orang telah mendaftar program Kartu Prakerja.

Airlangga menyebut dari gelombang I dan gelombang II sebanyak 456.000 orang telah mendapatkan saldo dari program tersebut.

Baca: Pemerintah Kaji Keikutsertaan TKI di Program Kartu Pra-Kerja

Baca: 1,7 Juta Buruh Korban PHK Akan Diikutkan Program Kartu Pra-Kerja

Ia melanjutkan pendaftar Kartu Prakerja didominasi mereka yang berasal dari Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Banten, Sulawesi Selatan

“Dari pengguna kartu itu 18 persen memilih mengambil fasilitasnya dalam bentuk cash melalui perbankan, yaitu BNI, sisanya 72 persen melalui e-wallet atau e-money,” ungkap Airlangga.

Sebelumnya Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta kepada jajarannya untuk memprioritaskan pekerja yang dirumahkan atau PHK dalam  penerima manfaat Kartu Prakerja.