Baca: Sri Mulyani Singgung Debat Kepala Desa Pertanyakan BLT

Menurut Mufida, dugaan Kartu Prakerja menjadi 'ladang proyek' menguat karena penunjukan Ruangguru sebagai mitra penyedia jasa aplikasi dilakukan dengan penunjukan langsung saat seorang pemimpinnya, Belva Syah Devara, masih menjabat sebagai Staf Khusus Presiden.

“Kartu Prakerja sudah bergeser dari tujuan awalnya karena sudah menjadi ladang proyek. Penegak hukum, KPK, dan Kejaksaan bisa melakukan tugas dan fungsinya secara proaktif terhadap semua penyimpangan,” kata Mufida, melalui keterangan pada media, Kamis (30/4//2020).

Selain itu, kata Mufida, ada kejanggalan pada leading sector program Kartu Prakerja yang seharusnya berada di Kementerian Tenaga Kerja dan turun ke pemerintah daerah, kini bergeser pengelolaannya ke Kementerian Koordinator Perekonomian.

“Kita meminta program Prakerja dihentikan dulu. Perbaiki semua sistem dengan lebih jelas, adil, dan transparan,” ungkap Mufida.

Politikus PKS itu menyatakan, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto juga harus mendengar masukan dari banyak pihak yang menyatakan program Kartu Prakerja berantakan dari awal hingga pelaksanaan.

“Tanyakan ke beliau (Menko Airlangga) kenapa harus dipaksakan melaksanakan program Prakerja? Padahal jadi ladang proyek,” ujar Mufida.

Bagi pengelola pelatihan, kata Mufida, jangan juga memanfaatkan krisis pandemi Covid-19 untuk kepentingan sepihak.

Baca: Karyawan Positif Covid-19, Pabrik Rokok Sampoerna Setop Sementara Kegiatan Produksi

Dalam kondisi banyak masyarakat kehilangan pekerjaan seperti saat ini, yang diperlukan adalah bantuan sosial langsung ke rakyat untuk bertahan di masa krisis Covid-19, bukan video belajar bertarif ratusan ribu hingga jutaan Rupiah yang belum tentu jelas pemanfaatannya.

“Jutaan pekerja kehilangan pekerjaaan atau dipotong gajinya karena terdampak Covid-19. Sungguh tak terlihat internalisasi nilai-nilai Pancasila dalam pengelolaan program Kartu Prakerja,” ungkap Mufida.