Laporan Wartawan Tribunnews.com, Vincentius Jyestha

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (ASPEK Indonesia) menuntut agar pemerintah membatalkan program Kartu Prakerja di Hari Buruh Sedunia atau May Day 2020.

Presiden ASPEK Indonesia, Mirah Sumirat mengatakan masyarakat bukannya membutuhkan pelatihan melalui daring, akan tetapi lebih membutuhkan makanan.

Baca: Virus Corona Mudah Jangkiti Warga yang Terpapar Polusi Udara? Guru Besar UI Beri Penjelasan

"ASPEK Indonesia menuntut pemerintah untuk membatalkan program Kartu Prakerja yang sangat tidak bermanfaat dan hanya menghambur-hamburkan uang rakyat. Saat ini rakyat butuh makan, tidak butuh pelatihan online," ujar Mirah, dalam keterangannya, Jumat (1/5/2020).

Menurut Mirah, anggaran sebesar Rp5,6 triliun untuk program Kartu Prakerja seharusnya dialihkan untuk memberikan bantuan langsung bagi masyarakat, serta sebagai jaring pengaman bagi korban PHK.

Dia meminta agar DPR sebagai wakil rakyat dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus turut menghentikan program tersebut.

Sebab, kata Mirah, program ini diduga adalah bagi-bagi proyek dari pemerintah.

Baca: Cerita Wanita Nekat Mudik Jalan Kaki Menuju Pati: Jalan Belasan Kilometer, Pingsan di Minimarket

"DPR harus tegas untuk meminta dihentikannya program Kartu Prakerja yang diduga sarat dengan patgulipat dan cuma bagi-bagi proyek," kata dia.

"KPK juga harus tegas dan jujur dalam menegakkan hukum di Indonesia. Selamatkan uang rakyat! Jangan sampai justru di tengah wabah dan jutaan pekerja kehilangan pekerjaan, ada pihak-pihak yang mengambil keuntungan untuk memperkaya diri dan kelompoknya dari uang rakyat," imbuh Mirah.

Dikhawatirkan Jadi Ladang Proyek

Anggota Komisi IX DPR RI, Kurniasih Mufidawati meminta pemerintah menyetop program Kartu Prakerja karena diduga menjadi program bancakan dan banyak masalah dalam pelaksanaannya.

Hal itu disampaikan Mufida berdasarkan masukan dari berbagai pihak tentang kondisi riil di lapangan.