Tak Ingin Ada Kecurigaan, Jokowi Minta Data Penerima Bansos Dibuka Secara Transparan
Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta data penerima bantuan sosial (bansos) dibuka secara transparan.
Penulis: Nanda Lusiana Saputri
Editor: Sri Juliati
TRIBUNNEWS.COM - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta data penerima bantuan sosial (bansos) dibuka secara transparan.
Hal tersebut disampaikan Jokowi dalam siaran langsung rapat terbatas melalui konferensi video di kanal Sekretariat Presiden, Senin (4/5/2020).
Jokowi telah menerima laporan dari Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Indonesia (Menko PMK), Muhadjir Efendy mengenai bansos.
Menurutnya, Program Keluarga Harapan (PKH), paket sembako, bansos tunai, Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan dana desa sudah berjalan.
Namun, Jokowi meminta adanya kecepatan agar bansos tersebut bisa sampai segera ke tangan keluarga yang berhak menerima.
"Saya minta mensos, gubernur, bupati dan walikota, camat sampai kepala desa turun ke lapangan menyisir," ungkap Jokowi.
Jokowi juga meminta agar setiap daerah diberikan fleksibilitas agar jika ada warga miskin yang belum mendapat bantuan bisa segera dicarikan solusi.
Tak hanya itu, Jokowi juga ingin data penerima bansos dibuka secara transparan agar tidak menimbulkan kecurigaan.
"Saya juga minta data penerima bansos dibuka secara transparan, siapa yang dapat, kriterianya apa, jenis bantuannya apa."
Baca: Jokowi Minta Ada Target yang Terukur Soal Pemberlakuan PSBB
Baca: Minta Evaluasi PSBB Dilakukan Ketat dan Efektif, Jokowi: Mana yang Kebablasan Mana yang Kendor
"Sehingga jelas tidak menimbulkan kecurigaan-kecurigaan dan kita bisa melakukan segera koreksi di lapangan," ungkap Jokowi.
"Persoalan timing betul-betul harus di-manage secara baik karena ada bantuan dari pusat, dari daerah kemudian juga dari desa," lanjutnya.
Untuk itu, Jokowi meminta agar dibuatkan hotline khusus untuk pengaduan, sehingga apabila menemukan penyimpangan bisa diketahui secara cepat.
Sementara itu, Menko PMK Muhadjir Effendy mengatakan, walaupun masih banyak data tumpang tindih, tetapi pemerintah tetap menyalurkan bansos sembari membenahi data-data tersebut.
"Penyaluran harus tetap kita berikan, sebab sudah banyak yang membutuhkan, tentunya sambil kita benahi datanya," ujar Muhadjir seperti dikutip Tribunnews.com dari Kompas.com.