TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Tiga menteri dalam Kabinet Indonesia Maju pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) memaparkan sejumlah kejanggalan mengenai penyaluran bantuan sosial atau bansos oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pimpinan Gubernur Anies Baswedan.

Ketiga menteri itu adalah Menko PMK Muhadjir Effendy, Menteri Sosial Juliari Batubara, dan Menteri Keuangan Sri Mulyani.

1. Menko PMK Muhadjir Effendy

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy rupanya sempat bersitegang dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Baca: Dengar Dugaan Fadli Zon soal PSBB, Refly Harun: Kan yang Bersaing Prabowo, Kok Anies yang Dimarahi?

Baca: Kritik Wacana Relaksasi PSBB, Mardani Ali Ungkit Usulan Anies Baswedan: Ini Blunder Berikutnya

Penyebabnya adalah data bantuan sosial (bansos) bagi warga miskin terdampak Covid-19 di Ibu Kota. 

"Kami dengan DKI sekarang sedang tarik-menarik cocok-cocokan data (penerima bansos). Bahkan, kemarin saya dengan Gubernur agak tegang, agak saya tegur keras Pak Gubernur (DKI)," ujar Muhadjir dalam sebuah diskusi yang digelar secara virtual pada Rabu (6/5/2020). 

Baca: Anies Ajak Warga Bayar Kembali ke Jakarta, Yunarto Wijaya Bereaksi: Kebanyakan Gimmick

Peristiwa itu berawal dari rapat kabinet terbatas virtual yang dipimpin Presiden Joko Widodo bersama sejumlah kepala daerah, beberapa waktu lalu. Dalam rapat, Anies melaporkan bahwa data warga miskin terbaru di DKI Jakarta mencapai 3,6 juta orang.

Anies, sebut Muhadjir, saat itu mengatakan bahwa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan mengurus bansos bagi 1,1 juta warga di wilayahnya.

Sementara 2,5 juta orang sisanya akan mendapatkan bansos dari pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial. Muhadjir pun telah berkomitmen dengan kesepakatan tersebut. 

Kemensos sendiri telah mengecek 2,5 juta orang miskin di DKI Jakarta. Setelah proses verifikasi, mereka terdiri dari 1,3 juta kepala keluarga (KK). Setelah itu, bansos yang didistribusikan pertama adalah dari Pemprov DKI. Pada momen inilah Muhadjir merasa ada yang tidak beres.

"Di lapangan, ternyata Pak Gubernur menyampaikan bahwa bantuan itu (bantuan dari DKI) sekadar untuk mengisi kekosongan sebelum pemerintah pusat mengisi," kata Muhadjir.

Padahal tidak demikian. Berdasarkan kesepakatan dalam rapat kabinet terbatas, Kemensos dan Pemprov DKI memiliki target masing-masing, bukan salah satu mengisi kekosongan yang lainnya sebagaimana diungkapkan Anies Baswedan.

Baca: Polemik Bansos, dari Data Penerima hingga Tas Jinjing, Menko PMK Minta Masyarakat Sabar dan Maklum

Baca: Menko PMK Sebut Indonesia Alami Hibernasi Ekonomi Akibat Pandemi Corona

"Makanya kemarin saya ingatkan Pak Gubernur. 'Pak Gubernur, kan itu ada kesepakatan di rapat kabinet tidak begitu (bukannya mengisi kekosongan)'," ujar Muhadjir. "DKI sanggup (memberikan bansos ke) 1,1 juta, kami siapkan yang 2,5 juta. Jadi jangan diubah itu, Kalau diubah, jadi kacau di lapangan," lanjut dia. 

Persoalan belum berhenti di situ. Rupanya, ada KK yang semestinya mendapatkan bansos dari Kemensos, namun juga mendapatkan bansos dari Pemprov DKI Jakarta alias mendapatkan double.