"Alokasi di minggu pertama kurang dari 10 % karena persiapan dan logistik. Namun, seiring dengan adanya data dari Kementerian Sosial, implementasi saat ini mendekati 80 %, artinya makin merata," ujar dia.

Baca: Menkeu Sri Mulyani: DKI Jakarta Tak Punya Anggaran untuk Beri Bantuan Sosial ke Warganya

Sebagai informasi, terdapat 1,3 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di DKI Jakarta yang akan menerima bantuan yang disalurkan Kementerian Sosial (Kemsos) yang terkena efek Covid-19.

Baca: Menkeu Sri Mulyani: Penguatan Rupiah Tidak Hanya Ditentukan Bank Indonesia

Baca: Sri Mulyani Jawab Soal Anggota KSSK Tak Bisa Dipidana Saat Tangani Covid-19

Sementara itu untuk Bogor, Depok, Tanggerang, dan Bekasi  terdapat 600.000 KPM akan mendapatkan bantuan yang sama.

 Jabodetabek memang menjadi sasaran utama penyaluran bansos. Sebab penyebaran Covid-19 berpusat di wilayah ini. Terlebih wilayah padat ini sedang menerapkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) yang membuat roda ekonomi jadi tersendat.

Sri Mulyani ungkap Anies tak punya anggaran bansos bagi 1,1 juta warga DKI

3. Mensos Juliari Batubara

Menteri Sosial (Mensos), Juliari Batubara mengatakan pembagian bansos di DKI Jakarta tidak sesuai dengan kesepakatan awal antara pemerintah pusat dengan Pemprov DKI Jakarta. 

Menurut Juliari, pihaknya menemukan kejanggalan pembagian bansos Anies karena telah memeriksa 15 titik penyaluran bansos di DKI Jakarta, dan menemukan bahwa warga penerima bansos Kemensos sama dengan penerima bansos DKI.

Baca: Suami Perawat Curhat ke Gubernur DKI 40 Hari Belum Terima Hasil Swab, Anies : Harus Kita Akhiri

Baca: Pemprov DKI Berencana Pangkas Tunjangan PNS akibat Covid-19, THR PNS Juga Kemungkinan Tak Diberikan

“Padahal saat Ratas (Rapat Terbatas) terdahulu, kesepakatan awalnya tidak demikian. Saat itu Gubernur DKI meminta bantuan pemerintah pusat untuk meng-cover bantuan yang tidak bisa di-cover oleh DKI,” kata Juliari dalam Rapat Kerja Komisi VIII yang disiarkan langsung akun Youtube DPR RI, Rabu (6/5/2020).

Sebelumnya, Menteri Sosial (Mensoso) Juliari P Batubara juga mengatakan akan berbicara dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terkait data penerima bantuan sosial (bansos) sembako presiden.

Hal itu karena Mensos mendapati daftar penerima bansos sembako dari Presiden di DKI Jakarta yang sama dengan data Kementerian Sosial ( Kemensos) saat terjun langsung mendistribusikan bantuan di beberapa titik, Minggu (4/5/2020).

Akibat kesamaan data itu, beberapa orang menerima bantuan lebih dari sekali. Padahal, target bantuan adalah mereka yang belum pernah menerima bansos. “Saya akan berbicara dengan Gubernur DKI karena rencana awalnya kan data itu tidak sama.

Data dari pemda yang diberikan kepada kami adalah warga yang benar-benar baru,” ujar Juliari dalam keterangan tertulis.

(Tribunnews.com/Kompas.com/Kontan)

*Hingga saat ini belum ada tanggapan Pemprov DKI terkait pernyataan tiga menteri tersebut.