PAN Reformasi Bisa Bersaing Jika Amien Rais Rebut Suara Akar Rumput Muhammadiyah
"Jadi rumusnya ambil basis massa PAN, yaitu basis massa Muhammadiyah," ucapnya
Penulis: Seno Tri Sulistiyono
Editor: Imanuel Nicolas Manafe
Amien Rais Bikin Partai Baru, Diprediksi Suara PAN Anjlok
Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno menilai PAN berpotensi ditinggalkan pemilihnya jika Amien Rais membentuk partai baru.
Apalagi, faktor Amien Rais sebagai pendiri PAN dan mantan Ketua Umum Muhammadiyah akan membuat pendukung beralih.
Baca: Jika Amien Rais Buat Partai Baru, Pengamat Sebut Suara PAN Otomatis Tergerus
"Sedikit banyak potensial menggerus PAN," kata Adi saat dihubungi Tribunnews, Kamis (7/5/2020).
Diketahui, putra sulung Amien Rais yakni Hanafi Rais telah mengundurkan diri dari kepengurusan DPP PAN.
Hal itu diyakini akan memperkuat sinyal Amien Rais bersama para loyalis akan membentuk partai pecahan dari PAN.
Baca: Potret Terbaru Elly Sugigi Dipuji Makin Cantik oleh Netter, Masih Ucapkan Ultah untuk Mantan Pacar
Kendati demikian, menurut Adi, Zulkifli Hasan (Ketua Umum PAN) tidak perlu khawatir.
Pengamat politik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta itu menilai masih ada tokoh sentral lainnya di barisan partai berlambang matahari terbit itu.
"Tapi PAN bisa cepat recovery karena dua matahari kembar yakni mantan ketum PAN Hatta Radjasa dan Sutrisno Bachir comeback," ujar Adi.
Waketum PAN Tak Yakin Rencana Amien Rais
Wakil Ketua Umum (Waketum) DPP PAN Viva Yoga Mauladi meragukan jika nantinya Amien Rais membentuk partai baru.
Viva menilai kecintaan Amien Rais kepada PAN sangat besar lantaran sosok mantan Ketua Umum Muhammadiyah itu merupakan pendiri partai.
"Saya pribadi meragukan jika Pak Amien akan mendirikan partai politik baru, mengingat besarnya cinta Pak Amien kepada PAN. Bahkan di beberapa hasil lembaga survei menyatakan bahwa terjadi hubungan tak terpisah antara PAN dan Amien Rais," kata Viva kepada wartawan, Kamis (7/5/2020).
Viva mengatakan setiap warga negara Indonesia dijamin oleh konstitusi atas hak politik dan hak untuk kebebasan dalam mengemukakan pendapat dan berkumpul.
